Kakoe, Silvony (2019) Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Sebagai bentuk dari keseriusan pemerintah untuk menangani kasus yang timbul akibat informasi dan transaksi elektronik seperti penipuan transaksi jual beli maka di bentuklah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Adapun penipuan transaksi jual beli online diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE juncto Pasal 45A Ayat (1) UU ITE. Secara umum, UU ITE sebagai payung hukum untuk menegakkan setiap tindak pidana yang timbul akibat informasi dan transaki elektronik tidak mengatur perlindungan korban dalam bentuk ganti rugi (restitusi). Ganti rugi dalam bentuk retitusi kepada korban tindak pidana merupakan penjewantahan tercapainya hakhak korban yang merupakan salah satu bentuk keadilan. Permasalahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada korban penipuan transaksi jual beli online dilihat dari perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik? Kedua, apakah ganti rugi sebagai pidana tambahan dapat ditetapkan sebagai upaya melindungi korban penipuan transaksi online? Tujuan penelitian ini adalah adalah: Pertama, untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis terkait bentuk perindungan kepada korban penipuan transaksi jual beli online dilihat dari perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua, Mendeskripsikan apakah ganti rugi sebagai pidana tambahan dapat ditetapkan sebagai upaya melindungi korban penipuan transaksi online. Hasil penelitian menunjukan bahwa: Pertama, UU ITE hanya mengatur tentang pidana pokok terhadap pelaku tindak pidana penipuan transaksi jual beli online. Dari beberpa kasus terkait penipuan transaksi jual beli online, secara umum tidak memutus ganti rugi dalam bentuk restitusi yang mestinya diberikan kepada korban akan tetapi hanya memutus pidana pokok terhadap pelaku tindak pidana. Hal ini terjadi tidak terlepas dari permohonan ganti rugi dalam bentuk restitusi hanya sebagai pilihan dalam sistem hukum pidana Indonesia sekarang. Setidaknya dapat dilihat dalam Pasal 98-101 KUHAP, Pasal 1365 KUHPer. Kewajiban restitusi hanya terbatas pada tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban. Padahal restitusi terhadap korban telah dapat dikatakan sebagai pemenuhan restorative justice dimana merupakan konsep keadilan yang sedang ingin dicapai dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Kedua, Ganti rugi dalam bentuk restitusi sebagai pidana tambahan merupakan satu pilihan yang sangat logis untuk memenuhi hak-hak yang selama ini seringkali tidak didapatkan oleh korban dari tindak pidana sekalipun proses hukum teradap pelaku tindak pidana telah dilakukan. Restitusi yang hanya menjadi opsi dan posisi korban yang pada umumnya awam perihal restitusi mengharuskan restitusi untuk diatur sebagai pidana tambahan. Dilihat dari perspektif restoratve justice, dimana merupakan konsep yang sudah dipakai di beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, menempatkan kejahatan adalah konflik orang perseorangan sehingga pemenuhan ganti rugi oleh pelaku kepada korban atau yang disebut sebagai restitusi merupakan hal yang harus dilakukan sebab kejahatan sebagai pelanggaran, pertama dan terutama melanggar hak perseorangan disamping juga melanggar hak masyarakat (kepentingan publik), kepentingan negara, dan juga sesungguhnya melanggar kepentingan pelanggar itu sendiri. Revisi UU ITE diperlukan untuk memasukan ganti rugi dalam bentuk restitusi sebagai pidana tambahan agar supaya restitusi tersebut tidak hanya menjadi opsi untuk diajukan akan tetapi menjadi kewajiban untuk dipenuhi oleh setiap pelaku tindak pidana ketika tindak pidana yang dilakukannya berakibat kerugian bagi korban. Melihat urgensi restitusi sebagai sutau hal yang mestinya dilakukan apabila terjadi kerugian kepada korban suatu tindak pidana seharusnya menjadikan praktik restitusi tidak dibatasi pada tindak pidana tertentu saja sebagaimana praktik yang ada di Indonesia sekarang, melainkan pada setiap tindak pidana yang mengakibatkan kerugian terhadap korban.
English Abstract
As a form of the government's seriousness in handling cases which are arising from information and electronic transactions such as fraudulent trading transactions, Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (IET Law) is formulated. The online trading transaction fraud is regulated in Article 28 Paragraph (1) of the IET Law in junction with Article 45A Paragraph (1) of the IET Law. In general, the IET Law as a legal protection to prohibited any criminal actions arising from information and electronic transactions does not regulate the protection of victims in the form of compensation (restitution). Compensation in the form of retribution to victims of criminal offenses is a manifestation of the achievement of victims' rights which is a form of justice. The legal issues contained in this study are: First, how is the form of legal protection for victims of online trading transaction fraud viewed from the perspective of the Information and Electronic Transaction Law? Second, can compensation as an additional penalty be determined as an effort to protect victims of online transaction fraud? The purpose of this study is: First, to find out, understand, and analyze the related forms of protection to victims of online trading transaction fraud viewed from the perspective of the Information and Electronic Transaction Law. Second, describe whether compensation as an additional penalty can be determined as an effort to protect victims of online transaction fraud. The results showed that: First, the IET Law only regulates the principal crimes against the perpetrators of criminal acts of fraud in trading transaction online. From several cases related to online trading transaction fraud, in general they did not decide on compensation in the form of restitution that should have been given to the victim, but only decided on the principal crime against the perpetrators of the crime. This happened not apart from the compensation request in the form of restitution only as an option in the current Indonesian criminal law system. At least it can be seen in Articles 98-101 of the Criminal Procedure Code, Article 1365 of the Civil Code. Restitution obligations are only limited to certain criminal acts as regulated in the Witness and Victim Protection Act. Whereas restitution of victims can be said to be the fulfillment of restorative justice which is a concept of justice that is being achieved in the renewal of criminal law in Indonesia. Second, compensation in the form of restitution as an additional penalty is a very logical choice to fulfill the rights that so far have often not been obtained by victims from criminal acts even though the legal process against the perpetrators of criminal acts has been carried out. Restitution which is only an option and the position of the victim who is generally layman regarding restitution requires restitution to be regulated as an additional penalty. Seen from the perspective of restorative justice, which is a concept that has been used in several laws and regulations in Indonesia, placing crime is a conflict of individuals so that the fulfillment of compensation by the perpetrators to victims or what is referred to as restitution is something that must be done because crime is a violation, first and foremost violates the rights of individuals besides violating the rights of the community (public interest), the interests of the state, and also actually violating the interests of the violators themselves. The revision of the IET Law is needed to include the compensation in the form of restitution as an additional penalty, so that the restitution is not only an option to be submitted but also an obligation to be fulfilled by every criminal when the criminal offense has resulted in losses for the victim. Seeing the urgency of restitution as something that should be done if there is a loss to the victim of a crime should make the practice of restitution not limited to certain criminal acts as is the practice in Indonesia now, but to any criminal act that results in losses to the victim.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/343.071/KAK/p/2019/041910541 |
| Uncontrolled Keywords: | CONSUMER PROTECTION |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.07 Regulation of economic activity > 343.071 Consumer protection |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 10 Jan 2020 02:09 |
| Last Modified: | 25 Oct 2021 02:40 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177747 |
Preview |
Text
SILVONY KAKOE (2).pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |