Muhammad, Ilyas (2019) Penyelesaian Pembiayaan Talangan Haji Berbasis Perlindungan Hukum Terhadap Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Studi Kasus Pada Bank Syariah Negara Cabang Malang). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Obyek penelitian ini adalah tentang perlindungan hukum terhadap Bank Syariah Negara Cabang Malang selaku BPS BPIH dalam pengaturan penyelesaian pembiayaan talangan haji melalui pasal 12A ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 yang merumuskan “Dalam hal masih terdapat dana talangan haji yang belum diselesaikan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) nomor porsi Jemaah haji masih tetap aktif ”.Peneliti menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan wawancara dan observasi terhadap Bank Syariah Negara Cabang Malang dalam penyelesaian pembiayaan talangan haji dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini terdapat lemahnya perlindungan hukum terhadap Bank Syariah Negara Cabang Malang selaku BPS BPIH dalam rumusan dalam pasal 12A ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 yang membatasi penyelesaian pembiayaan talangan haji hanya sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, apabila melewati tanggal tersebut maka porsi haji nasabah akan tetap aktif, sehingga Bank Syariah Negara Cabang Malang tidak mendapatkan kepastian hukum dalam memperoleh haknya untuk mendapatkan kembali pelunasan dana pembiayaan talangan haji yang telah disalurkan bila tidak mampu menyelesaikan pembiayaan talangan haji tersebut sesuai deadline tanggal 31 Desember 2020 akibat terdapatnya ketidakjelasan status porsi haji dan status pembiayaan talangan haji setelah tanggal 31 Desember 2020 sehingga berpotensi merugikan hak Bank Syariah Negara Cabang Malang BPS BPIH mengingat porsi haji adalah satu-satunya agunan yang dimiliki bank. Formulasi yang ditawarkan dalam tesis ini terhadap pengaturan penyelesaian pembiayaan talangan haji adalah dengan upaya pemenuhan syarat formal pembetukan perundang-undangan yang baik yakni dengan mengembalikan kewenangan pengaturan penyelesaian pembiayaan talangan haji kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemenuhan syarat material yakni dengan mengakomodasi hak-hak dari stake holder pembiayaan talangan haji agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan secara hukum.
English Abstract
The objective of this research is focusing on the weakness of legal protection towards banks with the status of BPS BPIH in regulating the settlement of the hajj bailout financing by the Ministry of Religion through article 12A paragraph (3) of the Minister of Religion Regulation Number 24/ 2016 which formulates “In the event that there are still unresolved hajj bailout financing after the deadline as referred in paragraph (2) the seat of the hajj pilgrimage is still active”. The researcher used an empirical and juridical method towards Bank Syariah Negara – Malang by interviewing and observing their approach in managing the settlement of the hajj bailout financing. The result of this research showed the weakness of legal protection for banks with status as BPS BPIH as formulated in article 12A paragraph (3) Minister of Religion Regulation Number 24/2016 which limits the settlement of the hajj bailout financing until December 31, 2020. While, the date onward then the customers hajj pilgrimage seat will remain active, so that BPS BPIH in this case does not get legal certainty in obtaining its right to recover the payment of the hajj bailout financing that has been assigned to the customer if it is unable to settle the hajj bailout financing on the deadline by December 31, 2020. As for this case potentially endanger BPS BPIH banks’ right considering this seat is the only collateral in hajj bailout financing. The formulation offered in this research on the arrangement of the settlement of hajj bailout financing is by fulfilling the formal requirement for good legislation namely by granting the authority of hajj bailout financing to the right authority to regulate and supervise the activities of banking services, namely the Financial Service Authority. Another proposed solution is by fulfilling material requirements, namely by accommodating the rights of the hajj bailout financing stakeholders, including customers and BPS BPIH so that no party is legally disadvantaged.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/343.071/MUH/p/2019/041910540 |
| Uncontrolled Keywords: | Consumer protection |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.07 Regulation of economic activity > 343.071 Consumer protection |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 10 Jan 2020 02:03 |
| Last Modified: | 25 Oct 2021 02:37 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177743 |
Preview |
Text
Ilyas Muhammad (2).pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |