Marta, Hisyam (2018) Perlidungan Hukum Pemegang Serifikat Hak Milik Terhadap Akta Notaris Yang Dibuat Ganda Dalam Satu Nomor Akta. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Bagi pemegang hak atas tanah, sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat bukti yang kuat. Kasus penerbitan sertifikat secara sepihak tanpa adanya pengukuran dalam pemecahan sertipikat oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung akibat dari akta notaris yang dibuat dalam satu nomor untuk dua akta. Berdasarkan uaraian pada paragraf di atas, penulis mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana kekuatan mengikat akta notaris yang dibuat dalam satu nomor untuk dua akta dan penghadap pihak pertama bukan pemilik yang tercantum dalam sertipikat? (2) Bagaimna perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat hak milik berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 21/Pdt/G/1995/PN.Bdg? Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Lokasi penelitian yaitu di Kota Bandung. Teknik memperoleh data yaitu dengan wawancara dan studi dikumentasi. Teknik analisis data menngunakan deskriptif kualitatif. Kekuatan mengikat akta notaris yang dibuat dalam satu nomor untuk dua akta adalah tidak mengikat karena setiap akta yang dibuat oleh notaris harus berurutan nomor berdasarkan tanggal ditandatanganinya akta tersebut oleh para pihak dan oleh 2 (dua) orang saksi serta notaris, yang menjadi minuta akta yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris, sedangkan untuk penghadap pihak pertama bukan pemilik yang tercantum dalam sertipikat yang seharusnya didasarkan oleh surat kuasa yang dibuat oleh notaris bukan yang dibuat dibawah tangan, apalagi tidak adanya kuasa maka akta terebut tidak sah atau cacat hukum atau batal demi hukum, serta akta tersebut tidak dibuat dihadapan notaris. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah, berdasarkan perkara Nomor 21/Pdt/G/1995/PN.Bdg. yaitu sebagai Penggugat (Kastur Mulyadi) sudah mendapat perlindungan sesuai dengan hukum yang berlaku, meskipun harus melalui proses peradilan yang cukup panjang dan memakan waktu yang lama, karena pemilik tanah menguasai tanah dengan alas hak yang sah dan kuat yang diperoleh dengan itikad baik harus dilindungi oleh hukum serta tanah tersebut dikuasai hingga saat ini.
English Abstract
Freehold title in the form of ownership certificate serves as strong evidence of an ownership. This research studies an issue over one-sided freehold title issuance without any measurement as part of certificate separation performed by National Land Agency of Bandung due to the case where notarial deed is made under the same number. This issue has brought to the following research problems: (1) what is the binding law of two notarial deeds made under the same number when the name of first party who is present in the making is not written in the certificate? (2) What legal protection should be provided for a freehold title holder according to the decision made by a district court of Bandung Number 21/Pdt/G/1995/PN.Bdg? This article is written based on a research that took place in Bandung, employing empirical method with socio-juridical approaches. The data of the research was obtained from interviews and documentation, followed by qualitative descriptive analysis. The research result reveals that the notarial deeds issued under one number do not hold any legal force since the number of each deed made by the notary must be in order based on the date the deed is signed by parties involved, 2 witnesses and a notary. This then becomes the basis of minutes of deed as part of notarial protocol. For those present and categorised as non-owner first party, the name written in the certificate must be based on the power of attorney made by a notary, not the one made privately. When no power of attorney is made, the deed made is regarded as legally insufficient or invalid from the outset and the deed is not made in the presence of the notary. In this case, legal protection is provided for the land right holder as a plaintiff, Kastur Mulyadi, regarding the case Number 21/Pdt?G/1995/PN.Bdg according to the law that applies. The landowner holds the control of the land under the valid notarial deed obtained with good faith, and it deserves legal protection. Therefore, it is acceptable that the land is under the owner’s control up to this time.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/347.016/MAR/p/2018/041910522 |
| Uncontrolled Keywords: | OTHER OFFICIALS |
| Subjects: | 300 Social sciences > 347 Procedure and courts > 347.01 Courts > 347.016 Other officials |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 09 Jan 2020 02:41 |
| Last Modified: | 25 Oct 2021 02:30 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177695 |
Preview |
Text
Hisyam Marta (2).pdf Download (288MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |