Fuad, Marta Dika Zainul (2019) Problematika Penetapan Itsbat Nikah Kabupaten Trenggalek Periode 2017-2018 (Studi Di Wilayah Kerja Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Amanat dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan bahwa setiap perkawinan harus dilakukan pencatatan guna terjamin ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Apabila masyarakat melakukan pernikahan tanpa adanya pencatatan, maka peraturan perundang-undangan memberikan kesempatan dilakukannya Itsbat atas perkawinannya. Ketentuan syarat pengajuan Itsbat diatur dalam KHI pada Pasal 7 ayat (3) tidak berlaku secara kumulatif sehingga pengajuan Itsbat ke Pengadilan Agama dapat dilakukan apabila salah satu syarat terpenuhi. Praktik dalam pengajuan permohonan Itsbat nikah yang ditujukan ke Pengadilan Agama cenderung pada perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya UU Perkawinan yang jelas bertentangan dalam KHI. Penelitian ini focus pada putusan Itsbat Pengadilan Trenggalek periode tahun 2017 hingga tahun 2018 yang mana dalam survei awal penulis mendapati bahwa terdapat dinamisasi dalam jumlah perkembangan putusan atas Itsbat nikah yang mengindikasikan adanya pelonggaran hukum terkait dengan itsbat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yang dilakukan dengan Pendekatan yuridis sosiologis. Adapun lokasi penelitian ini ada pada Pengadilan Agama Trenggalek sebagai salah satu perangkat pemerintah yang telah melaksanakan Itsbat nikah. Hasil dari penelitian ini terdiri dari: Pertama, terlihat bahwa mayoritas permohonan Itsbat di Pengadilan Agama Trenggalek pada periode tahun 2017-2018 adalah keinginan untuk Memperoleh kepastian hukum atas perkawinan yang dilakukan sebelumnya, Pembuatan Akta Nikah, dan Pembuatan Akta kelahiran Anak. Kedua, Putusan Hakim Pengadilan Agama Trenggalek dalam periode 2017-2018, apabila dicermati, mayoritas putusan pada periode tahun 2017-2018 lebih menekankan pada pemenuhan nilai kemanfaatan dan kemaslahatan hukum. Pengesampingan prinsip kepastian hukum ini dapat dilihat dari beberapa putusan Itsbat yang menggunakan templeate/pola putusan baku sehingga mengalami kesalahan pertimbangan hukum seperti putusan Itsbat atas pernikahan yang dilaksakanan pada tahun setelah berlakunya UU Perkawinan namun dengan pertimbangan Pasal 7 ayat (3) huruf d yang mana berisi “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974”. Ketiga, Berkaitan dengan ketidaksesuaian norma dan fakta hukum serta penggunaan templeate/pola yang sama dalam putusan yang berbeda dengan memperhatikan Asas res judicata pro veritate habetur. Sehingga implikasi dari putusan Hakim atas Itsbat nikah tersebut adalah dapat dilakukannya pencatatan perkawinan.
English Abstract
Mandate in Article 2 paragraph (2) of the Marriage Law that every marriage must be recorded in order to ensure marital order in the community. If the community conducts a marriage without recording, then the legislation provides an opportunity for Itsbat to do the marriage. The provisions of the terms of its Itsbat submission stipulated in KHI in Article 7 paragraph (3) does not apply cumulatively so that the submission of Itsbat to the Religious Courts can be done if one condition is fulfilled. The practice of submitting an application for marriage is addressed to the Religious Court which tends to be marriage after the enactment of the Marriage Law which was clearly contradictory in KHI. This study focuses on the decision of Itsbat Trenggalek Court for the period of 2017 to 2018, which in the initial survey the author found that there was dynamism in the number of developments in decisions on its marriage, which indicated legal easing related to itsbat. This research is an empirical juridical research, conducted with a sociological juridical approach. The location of this study is in the Trenggalek Religious Court as one of the government tools that have implemented itsbat nikah. The results consist of: First, it can be seen that the majority of Itsbat applications in the Trenggalek Religious Court in the period 2017-2018 are the desire to obtain legal certainty over marriages carried out previously, Making a Marriage Certificate, and Making a Child Birth Certificate. Secondly, the Decision of Trenggalek Religious Court Judges in the 2017-2018 period, if observed, the majority of decisions in the period 2017-2018 emphasize more on the fulfillment of the value of benefits and legal benefits. The exclusion of the principle of legal certainty can be seen from several of Itsbat's decisions that use the standard decision so that legal errors such as the Itsbat decision on marriage are carried out in the year following the enactment of the Marriage Law, but with Article 7 paragraph (3) which contains "The marriage certificate which can be submitted to the Religious Courts is limited to matters relating to the existence of marriage which occurred prior to the enactment of Law No.1 of 1974". Third, relating to the incompatibility of legal norms and facts and the use of the same pattern in different decisions by paying attention to the principle of res judicata pro veritate habetur. So that the implication of the Judge's decision on the marriage certificate is that marriage records can be carried out
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.016/FUA/p/2019/041911428 |
| Uncontrolled Keywords: | MARRIAGE LAW |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.01 Persons and domestic relations > 346.016 Marriage, partnerships, unions |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 07 Jan 2020 01:13 |
| Last Modified: | 25 Oct 2021 04:21 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177583 |
Preview |
Text
Marta Dika Zainul Fuad (2).pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |