Anggoro, Syahriza Alkohir (2019) Reformasi Pasar Dan Perubahan Konstitusi Ekonomi Di Indonesia Pasca Orde Baru. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Munculnya minat lembaga keuangan internasional dalam mempromosikan agenda reformasi pasar di negara berkembang dan pasca sosialis selama dekade 1990an merupakan bagian integral dari kebangkitan ortodoksi neoliberal yang mendorong pengadopsian kerangka hukum bagi pembangunan berorientasi pasar untuk melindungi kebebasan ekonomi individu secara konstitusional. Kombinasi antara tekanan lembaga keuangan internasional sepanjang krisis 1997/1998, prevalensi globalisasi, demokratisasi, dan pengalaman atas penyalahgunaan kekuasaan oleh rezim otoritarian Soeharto telah melahirkan kesadaran baru yang mengarah pada dukungan untuk membatasi peran negara dalam perekonomian melalui perubahan konstitusi ekonomi Pasal 33 UUD 1945. Tesis ini menyajikan analisa kritis atas implikasi agenda reformasi pasar terhadap proses dan hasil perubahan konstitusi ekonomi Pasal 33 UUD NRI 1945 selama periode 1999 – 2002. Menggunakan pisau dekonstruksi teori hukum kritis dan metodologi sosio-legal dengan pendekatan perundang-undangan, historis, konseptual dan ekonomi politik hukum, tiga pertanyaan diajukan, pertama peran hukum dalam agenda reformasi pasar yang melandasi ide pembatasan peran negara dalam perekonomian; kedua , bagaimana peran negara dalam perekonomian diperdebatkan di MPR dan; ketiga , bagaimana implikasi agenda reformasi pasar terhadap hasil perubahan konstitusi ekonomi. Temuan tesis ini menunjukkan bahwa peran yang dimainkan hukum dalam agenda reformasi pasar pasca Orde Baru ialah memastikan iklim investasi dan aturan hukum yang kondusif dan responsif bagi akumulasi kapital dengan mengunci norma hukum neoliberalisme ke dalam konstitusi ekonomi sebagai sarana utama untuk arah kebijakan ekonomi nasional. Dalam mentransmisikan ide pembatasan peran negara dalam perekonomian, lembaga keuangan internasional memobilisasi dana pinjaman yang disalurkan kepada Pemerintah Indonesia dan membangun diskurus disekitar isu rendahnya komitmen supremasi hukum, absennya tata kelola pemerintahan yang baik yang secara sistematis menentukan cara pandang dan persepsi para peserta sidang di MPR untuk menjelaskan urgensi perubahan konstitusi ekonomi Pasal 33 UUD 1945 sebagai ketentuan yang melahirkan kebijakan dan produk legislasi intervensionis, korup dan inefisien. Proses perubahan konstitusi, karenanya, memicu perdebatan sampai putaran akhir pada Agustus 2002 dari kelompok pendukung sosialisme yang—mengingat nilai historis dan relevansinya sebagai kontra hegemoni pasar bebas—berupaya mengamankan konstitusi ekonomi Pasal 33 UUD 1945 dari sasaran agenda reformasi pasar. Meskipun saran pendukung neoliberal ditolak oleh kesepakatan MPR untuk mempertahankan ayat (1), (2) dan (3), norma hukum neoliberal telah berhasil ditanamkan melalui prinsip efisiensi berkeadilan pada ayat (4) dimana hal ini memungkinkan dua pilihan kebijakan konstitusional yang bertentangan. Tesis ini mengungkapkan kompleksitas bekerjanya norma hukum dalam konteks sosial, politik dan ekonomi tertentu lewat gambaran bagaimana konstitusi ekonomi dibentuk dalam situasi yang spesifik dibawah krisis.
English Abstract
The emergence of international financial institution’s interest in promoting reformation agenda in developing countries and in post-socialist during the 1990s is an integral part of how neoliberal orthodoxy encouraged the selection of legal framework for market-oriented development as it aimed to constitutionally preserve the individual economic freedom. The combination among international finance institution’s burden during 1997/1998 crisis, the prevalence of globalization, democratization, and the occurrence of power violation by an authoritarian regime of Soeharto had been giving an awareness in encouraging the limit of governmental state in economy through the economic constitution Pasal 33 UUD 1945. This thesis provides a critical analysis that concerns about the implication of market reformation agenda toward the process and the result of economical constitution change of Pasal 33 UUD NRI 1945 during 1999-2002. By using the critical legal theory analysis and socio-legal methodology as well as the statute, historical, conceptual, and political economy of law approach, three question proposed, first concerns the role of law in the market reformation agenda with the idea of limiting the government’s role in economy as the basic idea; second concerns about how the government’s role in the economy issue being the topic of arguments in MPR; and third concerns the implication of market reformation agenda toward the result of the economic constitutional changes. The analysis shows that the roles performed by the law in the market reformation agenda after the New Order are to ensure the climate of investments as well as the conducive and responsive rule of law for capital accumulation by securing the neo-liberal legal norms to the economical constitution as the main platform for the path of national economic policy. In transmitting the idea of limiting the government’s role in economy, the international finance institution mobilized the loan directed to the Indonesian government and built the discourse on the issues concerning the low commitment in the rule of law and the absence of good governance to systematically determine the perspective and perception of the participants of the trial in MPR to explain the urgency of economical constitution change of Pasal 33 UUD 1945 as the interventionist, corrupt, and inefficient legislation product and policy decision. The change of constitution sparked many arguments until the last round in August 2002 from the socialism group who tried to secure economical constitution of Pasal 33 UUD 1945 from being the target of market reformation agenda, as seen in the historical value and relevance as the contrast of free-market hegemony. Even though neo-liberal supporter’s advice was rejected in MPR’s decision to maintain article (1), (2), and (3), neo-liberal law norms have been successfully implied through the principle of justice efficiency in article (4) in which this gives two options of the opposing constitutional policy. This thesis reveals the complexities of how a legal norm emerges in certain social, political, and economic context through the illustration of how specific situation under the crisis formed an economical constitution.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/343.08/ANG/r/2019/041909667 |
| Uncontrolled Keywords: | MARKETING LAW |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.08 Regulation of commerce (trade) |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 03 Jan 2020 01:35 |
| Last Modified: | 12 Aug 2022 07:39 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177535 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Syahriza Alkohir Anggoro.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2029. Download (10MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |