Arundinasari, Indira (2019) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Otonomi Daerah menjadikan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber keuangan untuk pengelolaan daaerahnya sendiri agar meminimalisir ketergantungan terhadap pemerintah pusat adalah syarat dalam sistem pemerintahan negara. Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah berasal dari Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pengertian retribusi daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sehingga diharapkan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor perizinan retribusi derah yang dikelola oleh DPM-PTSP sebagai instansi pemerintah yang betugas menjalankan kebijakan mengenai Retribusi Daerah perizinan mendirikan bangunan. Masyarakat mendapatkan manfaat dari retribusi mendirikan bangunan ini karna legalitas dan kepastian hukum yang lebih terjamin atas bangunan masyarakat dengan adanya dukungan seperti perbaikan sistem informasi dari internal DPM-PTSP atau eksternal masyarakat yang mempunyai sumbangsih saran dan masukan kepada instansi. Sehingga realisasi dari implementasi peraturan daerah nomor 23 tahun 2004 ini cenderung mengalamai kenaikan yang cukup signifikan. Kata Kunci: Implementasi, kebijakan publik, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
English Abstract
Regional Autonomy makes Regional Income as a financial source for the management of its own area so as to minimize dependence on the central government is a requirement in the state government system. Sources of Regional Income are derived from Regional Taxes; Regional Retribution; Results of Management of Separate Regional Wealth and Others Legitimate Local Revenues. Law No. 28 of 2009, the definition of regional retribution, is regional levies as payment for services or the granting of certain permits specifically provided and / or given by local governments for the benefit of individuals or entities, this is regulated in Gresik District Regulation Number 23 of 2004 about Building Permit Levy so that it is expected that there will be an increase in Regional Income from the regional levies licensing sector managed by DPM-PTSP as a government agency that is responsible for implementing the Regional Levies licensing policy for building construction. Communities benefit from retribution to build this building because legality and legal certainty are more secure for community buildings with the support of improvements to information systems from internal DPM-PTSP or external communities that have contributions and suggestions to agencies. So that the realization of the implementation of regional regulation number 23 of 2004 tends to experience a significant increase.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.045/ARU/i/2019/041907537 |
| Uncontrolled Keywords: | PUBLIC POLICY (LAW) |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.045 Regional and local community planning |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 02 Jan 2020 03:55 |
| Last Modified: | 25 Oct 2021 01:43 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177511 |
Preview |
Text
Indira Arundinasari.pdf Download (4MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |