Mayaningsih, Afifah (2019) Akibat Hukum Pengalihan Tindakan Perlindungan Pekerja/Buruh Atas Hak-Hak Pekerja/Buruh Dari Pengusaha Penyedia Jasa Pekerja/Buruh Ke Pengusaha Pemberi Kerja Pasca Putusan Mk No.27/Puu-Ix/2011. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinilai kurang memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi pekerja/buruh terutama bunyi pasal yang berkaitan dengan outsourcing. Melihat kenyataan itu, serikat pekerja atau serikat buruh melakukan yudisial review terhadap UU No.13 Tahun 2003 yaitu Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66. Serikat pekerja menentang hubungan kerja outsourcing tersebut dengan dalih bahwa hubungan kerja tersebut sama halnya dengan perdagangan manusia dan berlawanan dengan konvensi ILO yang telah diratifikasi banyak negara. Atas dasar alasan tersebut maka Mahkamah Konstitusi memutuskan dengan dalih pertimbangan terhadap Pasal 65 ayat (7) dan Pasal 66 ayat (2) huruf (b). MK memutuskan bahwa kedua pasal tersebut Inkonstitusional bersyarat artinya dalam hal pasal yang dimohonkan untuk diuji tersebut pada Putusan MK dibacakan adalah Inkonstitusional, akan tetapi pasal tersebut akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana ditetapkan oleh MK dipenuhi. Syarat tersebut salah satunya adalah mencantumkan pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan, 1) menganalisis makna pengalihan tindakan perlindungan pekerja/buruh, dan 2) menganalisis akibat hukum pengаlihаn tindаkаn perlindungаn pekerja/buruh atas hak-hak pekerja/buruh dari pengusaha penyedia jasa pekerja/buruh ke pengusaha pemberi kerja pasca putusan MK No.27/PUU-IX/2011.Teori yang digunakan untuk menganalisis rumusan masalah yang pertama adalah teori keadilan dari John Rawls yang menghubungkan konsep keadilan dengan dua nilai fundamental yang kebebasan dan tatanan sosial dan kesetaraan. Sedangkan rumusan masalah yang kedua menggunakan teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch yang mengkategorikan 4 asas yang harus dipenuhi dalam mencapai kepastian hukum dan teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Hasil penelitian dari tesis ini yaitu, 1) makna pengаlihаn tindаkаn perlindungаn pekerja/buruh adalah jаminаn kesinаmbungаn perlindungan kerjа dаn syаrаt-syаrаt kerjа antara pekerjа/buruh dan pengusaha penyedia jasa pekerja/buruh yang memiliki unsur pekerjaan, upah dan perintah. 2) Akibat hukum hukum pengаlihаn tindаkаn perlindungаn pekerja/buruh atas hak-hak pekerja/buruh dari pengusaha penyedia jasa pekerja/buruh ke pengusaha pemberi kerja pasca putusan MK No.27/PUU-IX/2011 yaitu keadaan hukum antara pengusaha dan pekerja/buruh akan berubah dari sistem ii PKWT ke PKWTT, seiring dengan beralihnya keadaan hukum tersebut maka hubungan hukum keduanya juga akan lenyap, dan terakhir pengusaha dikenakan sanksi pidana yang telah diatur dalam Pasal 186 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:” Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137, dan Pasal 138 ayat (1), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”. Ketentuan pidana tersebut dapat menjadi dasar bagi pekerja/buruh untuk menggugat pengusaha penyedia jasa pekerja/buruh apabila tidak melakukan pengalihan perlindungan kerja bagi pekerja/buruh sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, sanksi tersebut juga dapat dikenakan pada pengusaha pemberi kerja apabila tidak memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh dari perusahaan outsourcing. Kesimpulan penelitian ini adalah 1) makna pengаlihаn tindаkаn perlindungаn pekerja/buruh adalah jаminаn kesinаmbungаn perlindungan kerjа dаn syаrаt-syаrаt kerjа antara pekerjа/buruh dan pengusaha penyedia jasa pekerja/buruh yang memiliki unsur pekerjaan, upah dan perintah, 2) Akibat hukum hukum pengаlihаn tindаkаn perlindungаn pekerja/buruh atas hak-hak pekerja/buruh dari pengusaha penyedia jasa pekerja/buruh ke pengusaha pemberi kerja pasca putusan MK No.27/PUU-IX/2011 adalah berubahnya suatu keadaan hukum dari sistem hubungan kerja berdasarkan PKWT menjadi sistem PKWTT, lenyapnya hubungan hukum antara pengusaha dan pekerja/buruh, dan pengusaha dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sesuai dengan bunyi Pasal 186 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sanksi ini dapat berlaku untuk pengusaha penyedia jasa pekerja dan pengusaha pemberi kerja apabila tidak mentaati pengalihan tindakan perlindungan kerja bagi pekerja/buruh.
English Abstract
Law No.13 of 2003 concerning Manpower is considered to be lacking in welfare and justice for workers/laborers, especially the sound of articles relating to outsourcing. Seeing this fact, trade unions or judicial review of Law No.13 of 2003, namely Article 64, Article 65 and Article 66. Unions oppose the outsourcing work relationship under the pretext that the employment relationship is the same as human trafficking and is contrary to ILO conventions that have been ratified by many countries. On the basis of these reasons, the Constitutional Court decided on the pretext of consideration of Article 65 paragraph (7) and Article 66 paragraph (2) letter (b). The Constitutional Court ruled that the two articles were conditionally conditional, meaning that in the case of the articles petitioned to be tested, the Constitutional Court Decision read out was unconstitutional, but the article would be constitutional if the conditions stipulated by the Constitutional Court were met. One of the requirements is to include the transfer of protection of rights for workers/laborers. This research was conducted with the aim of, 1) analyzing the meaning of the transfer of protection measures for workers/laborers, and 2) analyzing the legal consequences of the protection of workers/laborers over workers/laborers 'rights from employers service providers of workers/laborers to employers providing employers after the decision of the Constitutional Court No.27/PUU-IX/2011. The theory used to analyze the first problem formulation is the theory of justice from John Rawls which links the concept of justice with two fundamental values which are freedom and social order and equality. Whereas the second problem formulation uses the theory of legal certainty from Gustav Radbruch which categorizes 4 principles that must be met in achieving legal certainty and the theory of legal protection from Philipus M. Hadjon namely preventive legal protection and repressive legal protection. The results of this thesis, namely, 1) the meaning of the effect of the protection of workers/laborers who provide employment, wages and orders. 2) Legal consequences of the law on the protection of workers/laborers over workers/laborers' rights from employers providing workers/laborers to employers providing services after the decision of the Constitutional Court No.27/PUU-IX/2011 namely the legal situation between employers and workers/laborers will change from the PKWT system to PKWTT, as the legal situation changes, the legal relationship between the two will also disappear, and finally the employer is subject to criminal sanctions that have been regulated in Article 186 of Law No. 13 of 2003 concerning Labor which reads: iv "Anyone who violates the provisions as referred to in Article 35 paragraph (2) and paragraph (3), Article 93 paragraph (2), Article 137 and Article 138 paragraph (1), shall be liable to a minimum of 1 (one) month in prison sentence and a maximum of 4 (four) ) year and/or a fine of at least Rp. 10,000,000.00 (ten million rupiah) and a maximum of Rp. 400,000,000.00 (four hundred million rupiah) ". These criminal provisions can become the basis for workers/laborers to sue employers providing workers/laborers if they do not transfer work protection for workers/laborers in accordance with applicable regulations. In addition, the sanctions can also be imposed on employers who do not provide protection to workers/laborers from outsourcing companies. The conclusions of this study are 1) the meaning of the effect of the protection of workers/workers providing workers/laborers with the guarantee of employment, wages and orders, 2) The legal consequences of the employment law and the legal consequences of the employment law. Workers 'protection of workers/laborers' rights from employers providing workers/laborers to employers employers after the decision of the Constitutional Court No.27/PUU-IX/2011 is the change in a legal condition from an employment relationship system based on PKWT to the PKWTT system, the disappearance legal relations between employers and workers/laborers, and employers may be subject to sanctions of imprisonment for a minimum of 1 (one) month and a maximum of 4 (four) years or a minimum fine of Rp. 10,000,000.00 (ten million rupiah) and a maximum of Rp. 400,000,000.00 (four hundred million rupiah) in accordance with Article 186 paragraph (1) of Law no. 13 of 2003 concerning Manpower. These sanctions can apply to employers providing workers' services and employers if they do not comply with the transfer of work protection measures for workers/laborers.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/344.01/MAY/a/2019/041909541 |
| Uncontrolled Keywords: | LABOR LAW |
| Subjects: | 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law > 344.01 Labor |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 23 Dec 2019 07:08 |
| Last Modified: | 23 Dec 2019 07:21 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177319 |
Actions (login required)
 |
View Item |