Ernengsih, Diana Khaira (2019) Implementasi Kebijakan Program Sinergi Joint Analysis Dalam Upaya Pertukaran Data Pengusaha Industri Hasil Tembakau (Pabrik Rokok) Yang Telah Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III dan Kntor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Reformasi Perpajakan dan Reformasi Kepabeanan dan Cukai yang mulai dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sejak tahun 2017 menghasilkan program sinergi yang dilakukan oleh kedua instansi tersebut. Program sinergi DJP-DJBC salah satunya adalah Program sinergi joint analysis. Program sinergi joint analysis adalah kegiatan analisis bersama yang dilakukan oleh DJP bersama DJBC secara bersama untuk menelaah tingkat kepatuhan Wajib Pajak di bidang Perpajakan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan mengoptimalkan penerimaan perpajakan; dan untuk pemutakhiran profil perpajakan yang dapat digunakan dalam Program Sinergi yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan program sinergi joitn analysis dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn (1975) dengan menggunakan lima indikator. Selain itu, juga menggunakan analisis SWOT untuk menjawab faktor pendukung dan penghambat. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis data model Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan konsistensi jawaban yang disampaikan oleh keempat narasumber yaitu Bapak Dhanny, Bapak Deni, Bapak Rizki dan Bapak Nurtjahyo. Berdasarkan kelima indikator, diperoleh hasil bahwa implementasi kebijakan joint analysis dalam upaya pertukaran data pengusaha industri hasil tembakau yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak di Kanwil DJP Jatim III dan Kanwil DJBC Jatim II sudah dilaksanakan sesuai dengan ukuran dan tujuan dari kebijakan. Hal ini sesuai dengan Keputusan Bersama DJP-DJBC, KEP 195/PJ.2018 dan KEP 182/BC/2018. Sumber daya dalam implemnetasi kebijakan program sinergi joint analysis terdiri dari sumber daya manusia, finansial dan waktu. Karakteristik yang harus dipenuhi sebagai pelaksana kebijakan tersebut sesuai dengan SOP oleh kepala kantor maupun atasan dari bidang yang bersangkutan. Sikap atau kecenderungan para pelaksana adalah menerima dengan baik kebijakan tersebut. Selain itu, dengan adanya program sinergi tersebut menjadikan komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana lebih harmonis daripada sebelum adanya program sinergi. Sehingga dengan implementasi joint analysis yang baik tersebut memberikan penghasilan yang optimal bagi negara.
English Abstract
Tax Reform and Customs and Excise Reform which began to be carried out by the Directorate General of Tax (DGT) and the Directorate General of Customs and Excise (DJBC) since 2017 produced a synergy program carried out by the two agencies. One of the DJP-DJBC synergy programs is the joint analysis synergy program. Joint analysis synergy program is a joint analysis activity carried out by DGT together with DGCE together to examine the level of compliance of taxpayers in the field of taxation. The aim is to increase taxpayer compliance and optimize tax revenue; and for updating tax profiles that can be used in other Synergy Programs. This study aims to explain the implementation of the synergy program policy joint analysis and determine the supporting and inhibiting factors. This study uses the theory of public policy implementation of Van Meter and Van Horn (1975) using five indicators. Besides that, it also uses SWOT analysis to answer the supporting and inhibiting factors. This type of research is descriptive qualitative. The analytical method used is the Miles and Huberman model data analysis method. The results of this study indicate the consistency of the answers delivered by the four speakers, namely Mr Dhanny, Mr Deni, Mr Rizki and Mr Nurtjahyo. Based on the five indicators, the results are obtained that the implementation of the joint analysis policy in the effort to exchange data on tobacco product industry entrepreneurs who have been confirmed as taxable entrepreneurs in the Regional Office of East Java DJP III and Regional Office of East Java DJBC II have been carried out in accordance with the size and objectives of the policy. This is in accordance with the Joint Decree of DJP-DJBC, Kep 195 / PJ.2018 and Kep 182 / BC / 2018. Resources in the implementation of a joint analysis synergy program policy consist of human, financial and time resources. The characteristics that must be fulfilled as implementing the policy are in accordance with the SOP by the head of office or supervisor from the relevant field. The attitude or tendency of the implementers is to accept the policy well. In addition, the existence of the synergy program makes inter-organizational communication and implementing activities more harmonious than before the synergy program. Therefore, with the implementation of a good joint analysis it provides optimal income for the country.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2019/713/051911194 |
| Uncontrolled Keywords: | DJP-JBC, Joint Analysis, Kepatuhan-DJP-JBC, Joint Analysis, Kepatuhan. |
| Subjects: | 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.3 Executive management > 352.34 Planning and policy making |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Perpajakan |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 05 Aug 2020 07:59 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 02:56 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177244 |
Preview |
Text
Diana Khaira Ernengsih.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |