Siswindroyo, Nayoko Lebdo (2019) Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan (Studi Pada Pengelolaan Tambang Batu dan Pasir di Desa Pandansari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Perubahan arah tujuan pembangunan dari Millenial Development Goals yang digantikan oleh Sustainable Development Goals (SDGs) berlaku mulai tahun 2015 serta disepakati oleh perwakilan dari 193 negara termasuk Indonesia pada Sidang Umum Persatuan Bangsa-Bangsa di New York dalam rencana pembangunan masyarakat global yang berdasar pada dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan. Agenda utama dalam pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan kesepakatan yaitu pembangunan yang berprinsip pada 1) People (manusia), 2) Planet (bumi), 3) Prosperity (kemakmuran), 4) Peace (perdaiaman), dan 5) Partnership (kerjasama) dalam usaha untuk menyeimbangkan antar dimensi. Pembangunan berkelanjutan di Indonesia memiliki prinsip Universality, Integration, dan No One Left Behind sehingga pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dapat memberikan manfaat bagi semua terutama masyarakat dan potensi alam yang dimiliki setiap daerah di Indonesia. Desa Pandansari yang memiliki tambang batu dan pasir yang merupakan daerah dengan poteni yang ingin dibangun berlandaskan pada pembangunan berkelanjutan. Dengan status tambang batu dan pasir ilegal maka perlu adanya upaya secara administratif untuk dapat merubah status tersebut ke dalam kegiatan pertambangan legal agar dapat dilakukan pengawasan terhadap eksploitasi alam yang dimiliki daerah. Pembangunan berkelanjutan sebagai arah pembangunan menuntut proses legal sebagai bentuk upaya pengawasan dalam upaya perencanaan hingga proses pengawasan dalam upaya eksploitasi sumber daya alam demi membangun dimensi ekonomi masyarakat dan menciptakan kondisi sosial masyarakat yang damai dengan upaya kerjasama antara stakeholder. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Pandansari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang dan situs penelitian di tambang batu dan pasir di Sungai Sambong, Kantor Desa Pandansari, Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini membahas tentang pengelolaan tambang batu dan pasir di Desa Pandansari dengan menggunakan perspektif Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai bukti bahwa Indonesia ikut serta dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan secara global hingga pembangunan untuk daerah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengelolaan tambang batu dan pasir di Desa Pandansari masih berstatus ilegal dan pengelolaannya belum memiliki data akurat untuk dapat dikelola sesuai dengan arah tujuan pembangunan yang mencakup dimensi ekonomi, sosial dan terlebih pada dimensi lingkungan karena pemerintah kabupaten saat ini tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin terhadap pengelolaan tambang batu dan pasir sehingga saat ini masih diupayakan untuk membuat suatu badan hukum untuk dapat mengajukan izin secara legal kepada pemerintah daerah tingkat provinsi sesuai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
English Abstract
The change in the direction of the development goals of the Millennium Development Goals which was replaced by the Sustainable Development Goals (SDGs) took effect in 2015 and was agreed by representatives from 193 countries including Indonesia at the United Nations General Assembly in New York in the global community development plan based on the economic dimension , social and environment. The main agenda in sustainable development is in accordance with the agreement, namely development with principles on 1) People (humans), 2) Planet (earth), 3) Prosperity (prosperity), 4) Peace (perdaiaman), and 5) Partnership in effort to balance dimensions. Sustainable development in Indonesia has the principles of Universality, Integration and No One Left Behind so that the implementation of sustainable development can benefit all, especially the community and the natural potential of each region in Indonesia. Pandansari village which has a rock and sand mine which is a potential area that wants to be built based on sustainable development. With the status of illegal rock and sand mining, it is necessary to have an administrative effort to be able to change this status into legal mining activities so that supervision can be carried out on the natural exploitation of the area. Sustainable development as a direction of development requires a legal process as a form of supervision efforts in the efforts of planning to the process of supervision in the effort to exploit natural resources in order to build the economic dimension of society and create a peaceful social condition with collaborative efforts between stakeholders. The research method used in this paper is descriptive research with a qualitative approach. The location of the study was conducted in Pandansari Village, Ngantang Sub-District, Malang Regency and research sites in the sand mines in Sambong River, Pandansari Village Office, Malang Regency Regional Secretariat and the East Java Province Energy and Mineral Resources Office. This research was conducted by interview, observation and documentation. The data analysis used in this study is using the analysis of Miles, Huberman, and Saldana (2014) which consists of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study discuss the management of rock and sand mines in Pandansari Village by using the perspective of Sustainable Development (SDGs) as evidence that Indonesia is participating in efforts to realize global development goals to regional development. The conclusion of this study is that sand mining management in Pandansari Village is still an illegal status and its management does not yet have accurate data to be managed in accordance with the direction of development goals that include economic, social and especially environmental dimensions because the government does not have the authority to supervise mine management sand and miners do not yet have permission to be able to manage so that currently it is still being attempted to establish a legal body to be able to legally submit permits to the provincial government due to changes due to the enactment of Law No. 23 of 2014
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2019/700/051911171 |
| Uncontrolled Keywords: | Pembangunan Berkelanjutan, Pengelolaan , Tambang Batu Pasir, Legal, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah Provinsi-Sustainable Development, Management, Sandstone Mine, Legal, Energy and Mineral Resources, Provincial Government |
| Subjects: | 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.3 Executive management |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 09 Nov 2020 05:34 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 03:12 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177213 |
Preview |
Text
Nayoko Lebdo Siswindroyo.pdf Download (4MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |