Vetrianti, Melati (2019) Peran Pemerintah dalam Pembangunan Perekonomian Masyarakat Eks Lokalisasi Dolly (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan untuk perbuatan asusila serta pemikatan untuk melakukan perbuatan asusila. Hal tersebut, membuat Pemerintah Kota Surabaya membuat kebijakan untuk menutup Lokalisasi Dolly. Pasca terjadinya penutupan lokalisasi dolly, Pemerintah Kota Surabaya melakukan berbagai upaya untuk membangun kembali ekonomi masyarakat eks lokalsiasi dolly. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa peran pemerintah kota dalam pembangunan perekonomian masyarakat eks lokalisasi dolly yang berada di Kota Surabaya. Peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jelas bagaimana dampak dari pembangunan ekonomi masyarakat eks lokalsiasi dolly pasca terjadinya penutupan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A) dalam membangun ekonomi masyarakat eks lokaliasi dolly serta apa saja hambatan yang dihadapi dan cara mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode analisis data yang digunakan adalah dengan cara pengumpulan data, kondesasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peran pemerintah kota dalam pembangunan perekonomian masyarakat eks lokalisasi dolly yaitu: 1) peran entrepreneur meliputi pengembangan sumberdaya manusia; 2) peran koordinator bahwa pemerintah kota bertugas berkoordinasi untuk membina, mengatur dan mengawasi; 3) peran fasilitator melalui bantuan permodalan dan bantuan sarana serta prasarana produksi usaha; 4) peran stimulator meliputi memberikan dorongan bagi masyarakat dalam berwirausaha. Hambatan yang muncul dalam membangun ekonomi masyarakat eks lokalisasi dolly yaitu kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya bahan baku produksi, dan banyak eks wisma yang belum dikelola oleh pemerintah kota. Adapun upaya pemerintah kota dalam mengatasi hambatan tersebut antara lain dengan mengajak masyarakat yang belum aktif untuk ikut berpartisipasi dalam mengikuti pelatihan, memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat eks lokalisasi dolly, dan berusaha untuk melakukan pengawasan kepada eks wisma yang masih belum dikelola agar tidak muncul kembali prostitusi. Dalam penelitian ini peneliti memberikan saran yaitu pemerintah dapat memberikan pelatihan baru yang isinya memberikan pembelajaran bagi masyarakat untuk mandiri dalam mengelola usaha mereka sendiri agar terciptanya masyarakat yang mandiri.
English Abstract
Based on Surabaya City Government Regulation No. 7 of 1999 concerning about prohibitions on the use of buildings for immoral acts and involvement to commit immoral acts. Based on this act, Surabaya City Government make a policy to close Dolly Localization. After the closure of Dolly localization, the City Government of Surabaya made various efforts to rebuild the economy of Dolly ex-localization community. This study aims to determine, describe and analyze the role of government in the economic development of dolly ex-localization community in the city of Surabaya. Researchers are interested in knowing more clearly how the impact of economic development towards dolly ex-localization community after the closure was carried out by the Department of Trade, the Department of Population Control, Women's Empowerment, and Child Protection (DP5A) in order to rebuild the economic community of the former Dolly localization and what are the obstacles faced and how to overcome these obstacles. This research uses descriptive research with a qualitative approach. Data analysis methods used are data collection, data condensation, data presentation and conclusion drawing. Based on the results of research that has been done, the role of the city government in the economic development of the ex-localization community are: 1) the role of entrepreneur include the development of human resources; 2) the role of coordinator that the city government has task of coordinating to foster, regulate and supervise; 3) the role of facilitator through capital assistance and assistance with business production facilities and infrastructure; 4) the role of the stimulator includes providing encouragement for the community in entrepreneurship. The obstacles that arise in building the economy of the ex-localization community are lack of community participation, lack of raw materials for production, and many ex-homesteads that have not been managed by the city government. The efforts of the city government in overcoming these obstacles include by inviting people who have not been active to participate in training, providing assistance needed by the ex dolly localization community, and trying to supervise ex-homesteads that are still not managed so that prostitution does not reappear. In this research the researcher gave a suggestion that the government could provide new training in which the contents of the lesson provided for the community to be independent in managing their own businesses in order to create an independent community.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2019/699/051911170 |
| Uncontrolled Keywords: | Peran Pemerintah, Pembangunan Ekonomi Masyarakat, Eks Lokalisasi Dolly-Role of Government, Community Economic Development, Ex localization of Dolly. |
| Subjects: | 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.1 Jurisdictional levels of administration > 352.14 Local Administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 04 Nov 2020 07:15 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 03:13 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177210 |
Preview |
Text
Melati Vetrianti.pdf Download (6MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |