Sari, Putri Fiona (2019) Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik kepada Masyarakat (Studi Komparatif Kota Malang dan Kota Batu). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Indonesia saat ini menganut sistem open government atau sistem pemerintahan terbuka. Sistem open government memiliki ciri-ciri yaitu transparansi dalam birokrasi, partisipasi masyarakat dalam bernegara, dan kolaborasi antar komponen negara. Salah satu faktor pendukungnya adalah keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Kebijakan mengenai segala yang menyangkut keterbukaan informasi publik juga telah diatur dalam UU KIP Nomor 14 Tahun 2008. Dalam UU KIP juga disebutkan bahwa setiap Badan Publik wajib membentuk PPID atau Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. PPID merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam mengelola informasi publik di suatu Badan Publik. Jenis Penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berlokasi di dua tempat yakni Kota Malang dan Kota Batu dengan situsnya yang berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dan Kota Batu. Sumber datanya primer diperoleh dari beberapa wawancara dengan informan yang berkaitan sedangkan data sekundernya diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tema yang diambil. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri, dan beberapa alat penunjang seperti pedoman wawancara, dan alat bantunya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa PPID Kota Malang dan PPID Kota Batu telah berpedoman kepada UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Namun, tidak semua informasi publik yang ada dilingkup Pemerintah Kota Malang dan Kota Batu dapat tersedia karena adanya beberapa lembaga atau badan publik yang masih tertutup. Selanjutnya dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui fungsi dan peran dari PPID. Rekomendasi untuk PPID Kota Malang dan Kota Batu pertama melakukan tindakan tegas kepada lembaga publik yang masih tertutup. Kedua rutin mengadakan sosialisasi mengenai PPID dan keterbukaan informasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui fungsi dan peran PPID Kota Malang dan Kota Batu.
English Abstract
Currently, Indonesia adheres to open government system. The open government system has characteristic of transparency in bureaucracy, public participation in having state, and collaboration between state components. One of supporting factor is public information disclosure to public. Policies regarding all matters relating to public information disclosure have also been regulated in Act. of KIP Number 14 Year of 2008. In Act. of KIP has also been stated that every Public Agency is obliged to form IDMO or Information and Documentation Management Officer. IDMO is an officer who responsible for managing public information in a Public Agency. This study was descriptive research with qualitative approach that located in two places which were Malang City and Batu City where their sites located in Communication and Information Office of Malang City and Batu City. The primary data source was obtained from several interviews with related informants while the secondary data was obtained from documents relating to the themes taken. Data collection techniques used in this study were interviews, observation, and documentation. While the research instruments were researcher, and several supporting tools such as interview guidelines, and their tools. The study result concluded that IDMO of Malang City and Batu City had been guided by Act. Of KIP Number 14 Year of 2008 in carrying out their duties and responsibilities. However, not all of public information in the scope of Malang City and Batu City Government could be available because of the existence of several institutions or public agencies that were still closed. Furthermore, in this study, it was also found that there were still many people who did not know the functions and the role of IDMO. The researcher recommended to the IDMO of Malang City and Batu City that they should make a firm action to public institutions that were still closed. Then, routinely hold socialization about IDMO and information disclosure to public, thus the public would know more about the functions and role of IDMO.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2019/694/051911186 |
| Uncontrolled Keywords: | Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pelayanan Publik, Open Government-Public Information Disclosure, Information and Documentation Management Officer (IDMO), Public Service, Open Government. |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 658 General management > 658.4 Executive management > 658.403 Decision making and information management > 658.403 8 Information management |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 11 Nov 2020 04:03 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 03:01 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177191 |
Preview |
Text
Putri Fiona Sari.pdf Download (4MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |