Novianti, Intan Erlita (2019) Daya Tawar Pemerintah Indonesia dalam Renegosiasi Penandatanganan Amandemen Kontrak Karya dengan PT Vale Indonesia pada Tahun 2014. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Renegosiasi antara Negara dan MNC terjadi pada saat adanya keputusan amandemen Kontrak Karya antar PT Vale Indonesia dengan Pemerintah Indonesia. Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 memberikan amanat agar melakukan penyesuaian kontrak terhadap seluruh pengusaha bidang pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Secara keselruhan tuntuntan pemerintah Indonesia terdiri dari enam poin yaitu luas wilayah operasional, perpanjangan kontrak, penerimaan negara terkait pajak dan royalty, kewajiban pengolahan dan pemurnian dalam negeri, kewajiban divestasi, kewajiban penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri. PT Vale yang merupakan perusahaan nikel terbesar kedua di dunia dan sempat menjadi yang pertama, menjadi perusahaan pertama yang berhasil menandatangani amandemen kontrak karya sesuai dengan amanat undang-undang pada tahun 2014. Setelah melalui proses negosiasi yang cukup panjang. Pada tulisan ini akan dijelaskan mengenai daya tawar pemerintah Indonesia dalam renegosiasi dengan PT Vale. Dengan menggunakan model bargaining power oleh Tarzi, dapat dikatakan bahwa daya tawar pemerintah Indonesia diperkuat oleh regulasi, ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia.
English Abstract
Renegotiations between State and MNC occured at the timr of the decision to amend the contract of Work between PT Vale and the Government of Indonesia. The enactment of Law Number 4 of 2009 provides the mandate to make contract adjustments to all entrepreneurs in the field of mineral and coal mining in Indonesia. Overall the Indonesian government's strategic demands consist of six points, namely operational area, contract extension, state revenues related to taxes and royalties, domestic processing and refining obligations, divestment obligations, obligation to use domestic mining goods and services. PT Vale, the second largest nickel company in the world and had become the first, became the first company to successfully sign an amendment to a contract of work in accordance with the mandate of the law in 2014. After going through a fairly lengthy negotiation process. This thesis will explain the bargaining power of the Indonesian government in renegotiating with PT Vale. By using the bargaining power model by Tarzi, it can be said that the bargaining power of the Indonesian government is strengthened by regulations, the availability of natural resources and human resources.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FISIP/2019/946/051910578 |
| Uncontrolled Keywords: | Renegosiasi, Daya tawar, Pemerintah Indonesia, PT Vale, MNC, investasi, Renegotiation, Bargaining Power, the Government of Indonesia, PT Vale, MNC, Investment |
| Subjects: | 300 Social sciences > 327 International relations > 327.1 Foreign policy and specific topics in international relations > 327.11 Specific means of attaining foreign policy goals > 327.111 Economic activities |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 04 Sep 2020 15:07 |
| Last Modified: | 04 Sep 2020 15:07 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/176405 |
Actions (login required)
 |
View Item |