Ahmad, Hussein (2018) Politik Hukum Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai politik hukum pengaturan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa. Konstitusi telah menyatakan Indonesia sebagai negara Hukum. Konsekuensi logis dari negara hukum adalah adanya separation of power. Teori pemisahan kekuasaan ini dikenal dengan trias politika. Kemudian konstitusi juga mengatur bahwa negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat (termasuk desa) beserta hak-hak tradisionalnya, termasuk hak asal usul. Pengakuan ini disebut dengan Asas Rekognisi. UU Desa manyatakan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa diselesaikan oleh Bupati dan Walikota. Menjadi pertanyaan apakah penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa telah sesuai konstitusi khususnya hak asal usul dan teori trias politika ?. Sebagaimana diketahui bahwa Bupati dan Walikota merupakan cabang kekuasaan eksekutif. Lebih dari itu penyelesaian oleh Bupati dan Walikota mengenyampingkan Hak Asal Usul dimana hak tersebut mengakui otoritas desa dalam mengurus urusannya sendiri. Berdasarkan uraian pada paragraf di atas, penulis mengangkat rumusan masalah: Apakah politik hukum pengaturan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa konsisten dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ?.Apakah politik hukum pengaturan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sesuai dengan teori trias politika?, dan Bagaimana Quo Vadis penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, sejarah dan konsep. Dengan metode analisa deskriptif peneliti menyusun penelitian ini secara sistematis. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa politik hukum pengaturan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa tidak konsisten dengan konstitusi dan sesuai dengan teori trias politika. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Quo Vadis penyelesaian perselisihan hasi pemilihan Kepala Desa diselesaikan oleh lembaga yudikatif yakni oleh Mahkamah Konstitusi atau Peradilan Khusus.
English Abstract
In this research , researcher raised issue about the legal politics of the dispute resolutions over the Village Heads election results. The State of Indonesia is a state based on the rule of law. The consequence of the rule of law is the existence of a “separation of power”. Theory of separation of powers is also known as trias politica. The constitution also regulate that the state recognizes the existence of the homogeneity of societies with customary law (including village) along with their traditional rights, including the “asal-usul right”. This recognition is called Recognition Principle. The Village Law (UU Desa) declared that dispute resolutions over the Village Heads election results to be solved by the Bupati and the Mayor. It is a question of whether the dispute resolution over the election result has been in accordance with the constitution, especially the “asal-usul right” and the theory of trias politica?. The Regent and the Mayor are branches of executive power. Moreover, the settlement by the Regent and the Mayor leaves aside the Origin Rights where those right recognizes the village authority in taking care of its own affairs. Based on the description above, the author raises problem formula, is the politic of law consistent with the constitution ?. Is the politis of law consistent with the theory of trias politica ?, and Quo Vadis in the settlement over dispute of Village Head elecetion result. This research is normative juridical research with statute aproach, historical aproach and conceptual aproach. The result of this research indicates that the politic of law on regulation of village head dispute resolution is not in accordance with constitution and trias politica theory. The results of this research found that the dispute over village head election result must be settled by the Constitutional Court or Special Court.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/342.07/AHM/p/2018/041809290 |
| Uncontrolled Keywords: | ELECTION LAW, DISPUTE RESOLUTION (LAW) |
| Subjects: | 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law > 342.07 Election law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 26 Nov 2019 01:58 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 02:00 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/176139 |
Preview |
Text
Hussein Ahmad (2).pdf Download (4MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |