Tanggungjawab Hukum Pelaksanaan Revitalisasi Hutan Kota Malabar Yang Bertentangan Dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030

Alfin, Muhammad (2019) Tanggungjawab Hukum Pelaksanaan Revitalisasi Hutan Kota Malabar Yang Bertentangan Dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai kekosongan hukum mengenai pertanggungjawaban harus dilakukan para pihak terkait revitalisasi hutan kota Malabar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatis, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi kasus, serta menggunakan teknik analisis bahan hukum penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, dan intrepretasi a contrario untuk menganalisis permasalahan terkait bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak terkait aturan pelaksanaan revitalisasi hutan kota Malabar yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030. Hasil dari dilakukannya penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum Pemerintah Daerah Kota Malang terkait aturan pelaksanaan revitalisasi hutan kota Malabar yang bertentangan dengan Rencаnа Tаtа Ruаng Wilаyаh Kotа Mаlаng Tаhun 2010-2030 adalah tanggungjawab pidana, perdata, dan administratif. Bentuk tanggungjawab secara pidahan dapat berupa “pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500 (lima ratus) juta”, sanksi perdata berupa ganti kerugian, dan sanksi administratif berupa teguran hingga pemberhentian secara tidak hormat terhadap jabatannya sebagai Kepala Daerah Kota Malang, dan denda. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertanggungjawaban hukum Pemerintah Daerah Kota Malang dapat berupa tanggungjawab pidana, perdata, dan administratif. Bentuk tanggungjawab secara pidahan dapat berupa “pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500 (lima ratus) juta”, sanksi perdata berupa ganti kerugian, dan sanksi administratif berupa teguran hingga pemberhentian secara tidak hormat terhadap jabatannya sebagai Kepala Daerah Kota Malang, dan denda.

English Abstract

This research discusses the legal loophole regarding liability that should be performed by related parties over revitalisation of Malabar city forest. Normative juridical method, statute, conceptual, and case study approaches were employed, followed by the analysis of data based on grammatical, systematic, and o contrario interpretations to find out the liability that can be taken by parties involved in the revitalisation of the city forest that is not in line with the Local Regulation of Malang Number 4 of 2011 concerning Spatial Planning in Malang Year 2010-2030. The research result indicates that the implementation of the revitalisation irrelevant to the local regulation is categorised as criminal, civil, and administrative liability, where three years’ maximum jail sentence or a fine as much as IDR 500 millions may be imposed for the criminal liability. The civil liability may involve compensation that has to be paid and warning statement may be issued as an administrative sanction, or this sanction may dishonourably discharge the related official from his/her position, followed by a fine. It concludes that the liability mentioned earlier involves criminal, civil, and administrative liabilities. The criminal liability involves three years’ maximum imprisonment and IDR 500 million fine; the civil one involves compensation, and the administrative sanction involves warning or even dishonourable discharge of the Local Head of Malang from his/her position.

Other obstract

=

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/346.045/ALF/t/2019/041907198
Uncontrolled Keywords: CITY PLANNING
Subjects: 300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.045 Regional and local community planning
Divisions: S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User: Endang Susworini
Date Deposited: 13 Nov 2019 04:20
Last Modified: 13 Apr 2020 09:43
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/175419
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item