-, Fariza (2019) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (Studi Dalam Fasilitasi Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan Di Kota Surabaya). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan diselenggarakan berdasarkan pada prinsip kemanusiaan, keterpaduan, dan keadilan. Sehingga setiap orang harus mendapatkan haknya atas perlindungan terhadap rasa aman serta terbebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia yang bertentangan dengan yang dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu terciptanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk mencapai perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan secara terpadu dari lembaga terkait meliputi psikososial, bantuan hukum, pendampingan, kemandirian ekonomi (pelatihan). Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus dari penelitian ini adalah mengunakan model implementasi dari Merilee S.Grindle, dimana terdapat enam variabel yaitu: Tipe Manfaat, Pelaksana Kebijakan, Sumber-Sumber Daya yang Digunakan, Strategi Aktor yang Terlibat, Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa, Responsivitas Pelaksana. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumen. Analisis yang digunakan oleh peneliti adalah John W. Creswell mulai dari Mengelolah dan mempersiapkan data, Menganalisis menggunakan coding, Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang, kategori, dan tema untuk kemudahan interprestasi data atau memaknai data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya khususnya DP3AK Provinsi Jatim, Polrestabes Surabaya, DP5A Kota Surabaya telah menjalankan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Namun, mengenai penanganan perlindungan anak, DP5A Kota Surabaya berpedoman tidak pada perda tersebut. Selain itu juga strategi para aktor yang terlibat melakukan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan tersebut dan mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, kesehatan dan pendidikan yang menjadi faktor ataupun dampak bagi korban kekerasan ; dibentuknya rumah aman bagi korban kekerasan yaitu perempuan dan anak yaitu PUSPAGA. Rekomendasi dari peneliti mengenai hal ini peningkatan pemahaman moral dan etika melalui pendidikan agama/dibuatnya pemberdayaan pendidikan sehingga menitik beratkan penguatan akhlak. Serta peningkatan pelatihan ekonomi mandiri yang produktif sehingga partisipasi perempuan dalam kemandirian ekonomi terwujud.
English Abstract
The implementation of protection for women and children’s victims of violence is carried out on the basis of principles, integration and justice. Every person must obtain his right to protect against security and be free from torture or treatment which demeans human dignity as opposed to those envisioned in the Preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in the creation of a just and civilized nation. To achieve the licensing of women and children victims of negotiations related to psychosocial, legal assistance, assistance, economic independence (training). This research uses descriptive research with a qualitative approach. The focus of this research is to use the implementation model of Merilee S. Grindle, where there are six variables, namely: Benefit Type, Policy Implementer, Resources Used, Actor Strategy Involved, Characteristics of Institutions and Regimes in Power, Implementing Responsiveness. Data collection techniques used in this study were interviews, observation, and documents. The analysis used by researchers is John W. Creswell starting from processing and preparing data, analyzing using coding, applying the coding process to describe settings, people, categories, and themes for ease of interpretation of data or interpreting data. The results showed that the Government of the City of Surabaya, in particular DP3AK of East Java Province, Surabaya Regional Police, DP5A of the City of Surabaya, had implemented East Java Province Regulation Number 16 of 2012 concerning the implementation of protection of women and children victims of violence. However, regarding the handling of child protection, DP5A of the City of Surabaya, is not guided by the regulation. In addition, the strategies of the actors involved were to disseminate information regarding the laws and regulations and cover various aspects such as the economy, health and education which were factors or impacts on victims of violence; the establishment of safe houses for victims of violence, namely women and children, namely PUSPAGA. Recommendations from researchers on this matter increase moral and ethical understanding through religious education / education empowerment so that it emphasizes moral reinforcement. And increasing productive independent economic training so that women's participation in economic independence is realized
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2019/649/051909597 |
| Uncontrolled Keywords: | Implementasi, Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Penyelenggaraan Perlindungan, Kesejahteraan |
| Subjects: | 300 Social sciences > 348 Laws, regulations, cases > 348.598 Laws, regulations, cases (Indonesia) |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 10 Nov 2020 16:47 |
| Last Modified: | 10 Nov 2020 16:47 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/175109 |
Actions (login required)
 |
View Item |