Alwan, Achmad (2019) Implementasi Kebijakan Sistem Wajib Lapor Ketenagakerjaan Secara Daring Melalui Website Kementerian Ketenagakerjaan (Studi Implementasi Permenaker Nomor 18 Tahun 2017 Pada Kementerian Ketenagakerjaan RI). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pemerintah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di suatu negara, pemerintah juga memiliki peran sebagai aktor pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan publik. dalam mewujudkan pelayanan pemerintah dibantu oleh lembaga-lembaga negara Kementrian Ketenagakerjaan (KEMNAKER) RI yang membantu pemerintah dalam menangani permasalahan di bidang ketenagakerjaan di Indonesia. Untuk mendukung tugas dan fungsi tersebut Kementrian Ketenagakerjaan mengeluarkan kebijakan Undang-Undang No.7 tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan, kebijakan tersebut dimaksudkan agar perusahaan dapat melaksanakan wajib lapor ketenagakerjaan kepada pemerintah sebagai dasar pemerintah di dalam membuat kebijakan untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, diharapkan terdapat penyesuaian terhadap pelaksanaan pelayanan publik yang lebih prima. Untuk itu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia menyelenggarakan konsep electronic government dengan menetapkan PERMENAKER Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dalam Jaringan (Daring). Sebagai upaya meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan pemerintah melaksanakan tata hubungan pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi telekomunikasi dan informatika, upaya tersebut untuk menciptakan pelayanan publik yang transparansi, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan proses implementasi kebijakan sistem wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan pada kementrian ketenagakerjaan yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, serta faktor pendukung dan penghambat meliputi prosedur pelayanan, kemudahan akses, dan waktu penyelesaian. Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian terdiri dari pedoman wawancara, catatan lapangan, alat perekam, dan alat tulis menulis. Dalam menganalisis data penelitian, peneliti mengacu pada metode penelitian data model interaktif menurut Miles, Huberman, dan Saldana. Berdasarkan hasil penelitian, proses implementasi kebijakan sistem wajib vi lapor ketenagakerjaan di perusahaan dalam jaringan sudah cukup baik, dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pelaksanaan wajib lapor ketenagakerjaan. Penyampaian komunikasi dilaksanakan melalui sosialisasi kepada masyarakat, ketersediaan sumber daya untuk menunjang pelaksanaan pelayanan publik, disposisi didasarkan pada keputusan Biro Organisasi Bagian Kepegawaian Kementrian Ketenagakerjaan. Struktur birokrasi didasarkan pada PERMENAKER Nomor 18 Tahun 2017 sebagai landasan pelaksanaan implementasi kebijakan. Bentuk dukungan dari prosedur pelayanan berupa kemudahan dalam pelaksanaannya. Kemudahan dalam mengakses pelayanan yang di tawarkan kepada masyarakat. Waktu penyelesaian yang cukup memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Bentuk hambatan dari masyarakat yang kurang pro aktif. Keterbatasan akses pemerintah dalam menjangkau pelayanan. Bentuk sanksi yang kurang efektif.
English Abstract
The government is the highest authority in a country, the government also has a role as an actor of development, empowerment and public services. in realizing government services assisted by state institutions of the Ministry of Manpower (KEMNAKER) RI that assist the government in dealing with problems in the field of employment in Indonesia. To support the tasks and functions of the Ministry of Manpower issued a policy of Law No.7 of 1981 concerning mandatory reporting of employment in the company, the policy is intended to enable companies to carry out mandatory employment reports to the government as a basis for the government in making policies to address labor issues in Indonesia. . Over time, it is expected that there will be adjustments to the implementation of better public services. For this reason, the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia organizes the concept of electronic government by establishing PERMENAKER Number 18 of 2017 concerning the Requirement of Employment Report on Companies in the Network (Online). In an effort to improve the quality and efficiency of government services, implementing government relations through the use of telecommunications and informatics technology, these efforts are to create public services that are transparency, effectiveness, efficiency, accountability, and public participation. This research uses descriptive research with a qualitative approach that aims to describe the process of implementing mandatory reporting systems for employment policies in companies in the Ministry of Manpower which includes communication, resources, disposition, bureaucratic structure, and supporting and inhibiting factors including service procedures, ease of access, and completion time. The data sources used by researchers are primary data and secondary data. Data collection techniques used by researchers are through observation, interviews, and documentation. The research instrument consisted of interview guidelines, field notes, recording devices, and writing instruments. In analyzing research data, researchers refer to interactive model data research methods according to Miles, Huberman, and Saldana Based on the results of the research, the process of implementing the mandatory report on employment system policies in companies in the network is quite good, by providing convenience for the public in the implementation of viii mandatory employment reports. Submission of communication is carried out through socialization to the community, the availability of resources to support the implementation of public services, dispositions based on the decision of the Bureau of Employment Organization Bureau of the Ministry of Manpower. The bureaucratic structure is based on PERMENAKER Number 18 of 2017 as the basis for implementing policy implementation. Forms of support from service procedures in the form of ease of implementation. The ease of accessing services offered to the public. Settlement time is enough to provide an opportunity for the community to participate. The form of obstacles from people who are less pro-active. Limited access to government in reaching out to services. Forms of sanctions that are less effective.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2019/666/051909616 |
| Uncontrolled Keywords: | Implementasi Kebijakan, Wajib Lapor Ketenagakerjaan, Pelayanan Publik, Elektronik Goverment |
| Subjects: | 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.3 Executive management > 352.34 Planning and policy making |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 05 Aug 2020 07:40 |
| Last Modified: | 06 Dec 2021 02:29 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/175108 |
Preview |
Text
ACHMAD ALWAN.pdf Download (83MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |