Efektivitas Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Malang)

Wiyanti, Rindy (2019) Efektivitas Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada Penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Kendala dan Penegakan sanksi administrasi terhadap pemasangan speed bump di Kota Malang. Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan Di Kota Malang masih banyak yang melakukan pemasangan speed bump yang menyalahi aturan dan tanpa izin sehingga membahayakan pengguna jalan. Berdasarkan hal tersebut maka karya tulis ini mengangkat rumusan masalah yaitu: Bagaimana Penerapan Pasal 3 Ayat (1) Satu Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2018 Terhadap Penempatan Alat Pembatas Kecepatan Kendaraan di Kota Malang? Apa saja Faktor yang Menjadi Kendala dalam Penegakan peraturan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2018 Terhadap Penempatan Alat Pembatas Kecepatan Kendaraan di Kota Malang? Dan Bagaimana solusi dari Dinas Perhubungan Kota Malang dalam melakukan Penegakan Pasal 3 Ayat (1) Satu Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2018 Terhadap Penempatan Alat Pembatas Kecepatan Kendaraan terhadap masyarakat di Kota Malang? Untuk menjawab Permasalahan tersebut, Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang kemudian dihubungkan dengan suatu penafsiran gramatikal untuk menganalis teori Negara hukum,kewenangan,peraturan menteri, dan peraturan perundang-undangan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan sanksi administrasi terhadap pemasangan alat pengendali dan pengaman pengguna jalan di Kota Malang belum maksimal karena kurangnya kesadaran masyarakat, evaluasi dan sosialisai atau yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan. Seharusnya Pemerintah yang terkait melakukan pengawasan dan menjalankan penegakan hukum dengan sebaik-baiknya dan bijak agar tidak terjadi lagi pemasangan alat pengendali dan pengaman pengguna jalan yang menyalahi aturan

English Abstract

In this thesis, the author raises the issue of Obtacles and Enforcement of administrative sanction against installing speed bumps in Malang. This research was conducted at the office of Transportation in Malang, there are still many who do speed bumps installation which violates the rules and without permits, with the result that endangering road users. Based on this, this paper raises the formulation of the problem: How is the Application of Article 3 Paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number PM 82 of 2018 on the Placement of Vehicle speed Limiting Devices in Malang City? What are the Constraints in the Enforcement of Article 3 Paragraph (1) Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number PM 82 of 2018 on the Placement of Vehicle speed Limiting Devices in Malang City? And how is the solution from Malang City Trasnsportation Department in enforcing Article 3 Paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number PM 82 of 2018 on the Placement of Vehicle speed Limiting equipment for the people in Malang City? To answer these problems, this thesis uses empirical juridical methods, while the approach used is sosiological juridical which is the associated with a grammatical interpretation to analyze the theory of the rule of law, authority, ministerial regulations, and statutory regulations. The results of the study showed that the supervision and enforcement of administrative sactions on the insallation of controlling and safeguarding road users in Malang was not optimal due to lack of public awareness, evaluation and dissemination or conducted by the Transportation Department. The related government should supervise and carry out law enforcement as well as possible and wisely so that installation of controlling and safeguarding road users that does not violate the rules again

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2019/387/051909579
Uncontrolled Keywords: Pemerintah Kota, Masyarakat
Subjects: 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.09 Control of public utilities > 343.094 Road transportation > 343.094 6 Vehicle operation and traffic control
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Endang Susworini
Date Deposited: 28 Jul 2020 06:28
Last Modified: 02 Oct 2020 03:32
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/175092
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item