Ramadhan, Haiqal Riski (2019) Penegakan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pengusaha Yang Melanggar Ketentuan Upah Minimum Kabupaten Di Kabupaten Situbondo (Studi di Dinas Tenaga Kerja Dan Trasmigrasi Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur Korwil V Jember Sub Korwil Probolinggo). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum administrasi negara, kendala dan upaya Dinas Tenaga Kerja Dan Trasmigrasi Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur Korwil V Jember Sub Korwil Probolinggo terhadap pelaksanaan permasalahan pada pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Penegakan Hukum Administrasi Negara terhadap pengusaha yang melanggar Pelaksanaan Upah Minimum di Kabupaten Situbondo. Dengan ditetapkannya Pasal 90 ayat 1 Undang Undang 23 tahun 2003. Pada tahun 2018 terdapat tenaga kerja melakukan pengaduan kepada dinas tenaga kerja situbondo untuk menuntut standar upah terhadap pengusaha yang membayar upah di bawah ketentuan upah minimum kabupaten. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.Data melibatkan data primer dan data sekunder, data pertama diperoleh dengan melakukan wawancara, sedangkan yang kedua diperoleh dengan mempelajari literatur yang berasal dari hukum, para ahli dan sumber dari internet, diikuti dengan analisis deskriptif kualitatif dari data. Hasil penelitian menyatakan bahwa penegakan hukum administrasi negara sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal terbukti bahwa dalam pelaksanaan masih terdapat kekurangan-kekurangan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Trasmigrasi Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur Korwil V Jember Sub Korwil Probolinggo.
English Abstract
This study discusses the enforcement of state administrative law, constraints and efforts of the Department of Manpower and Transmigration in the Field of Labor Inspection in East Java Province Korwil V Jember Probolinggo Sub Korwil regarding the implementation of the problems in article 90 paragraph 1 of Law Number 13 Year 2003 concerning manpower, Administrative Law Enforcement State against employers who violate the Implementation of the Minimum Wage in Situbondo Regency. With the stipulation of Article 90 paragraph 1 of Law 23 of 2003. In 2018 there were workers making complaints to the Situbondo Manpower Office to demand wage standards against employers who pay wages below the district minimum wage provisions. This type of research uses empirical juridical with sociological juridical approach. Data involves primary data and secondary data, the first data obtained by conducting interviews, while the second is obtained by studying the literature that comes from the law, experts and sources from the internet, followed by a qualitative descriptive analysis of the data. The results of the study stated that the law enforcement of the state administration has been running well but it has not been maximally proven that in the implementation there are still deficiencies and obstacles faced by the Department of Manpower and Transmigration in the Field of Labor Inspection of East Java Province Korwil V Jember Sub Korwil Probolinggo.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/391/051909583 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law > 344.01 Labor > 344.012 1 Specific aspects of labor (Compensation) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 27 Jul 2020 08:12 |
| Last Modified: | 02 Oct 2020 05:25 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/175065 |
Actions (login required)
 |
View Item |