Perjanjian Lisensi Patent Pooling Sebagai Perilaku Anti Monopoli Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia

Darmawan, Adam (2019) Perjanjian Lisensi Patent Pooling Sebagai Perilaku Anti Monopoli Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penulis dalam penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai perjanjian lisensi Patent Pooling sebagai perilaku anti monopoli berdasarkan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Pasal 50 huruf (b) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 mengecualikan Perjanjian yang berkaitan dengan Lisensi dan Paten. Jika melihat dari sifat paten yaitu monopoli, bukan tidak mungkin jika para pelaku usaha memanfaatkan kesempatan ini yang dapat berpotensi disalahgunakan yaitu penguasaan posisi dominan dan menghambat pelaku usaha lain dalam bersaing secara efektif. Paten Pooling merupakan klausula eksklusif dalam perjanjian lisensi dimana pelaku usaha dapat menghimpun sejumlah lisensi paten dengan tujuan mengefisiensikan kegiatan usahanya maupun menekan biaya paten. Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan hukum yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan tentang Patent Pooling yang bersifat anti Persaingan Usaha berdasarkan hukum persaingan usaha di Indonesia dan bagaimana konsep pengaturan perjanjian lisensi paten di Indonesia terkait Patent Pooling. Untuk menjawab permasalahan diatas, penelitian yang digunakan penulis adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan interpretasi sistematis dan juga menggunakan interpretasi gramatikal. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Lisensi Patent Pooling dapat menimbulkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat apabila pelaku usaha dalam melaksanakan perjanjian lisensi tersebut memiliki posisi dominan dalam pasar dan membatasi pelaku usaha lain untuk masuk dalam persaingan usaha. Namun didalam Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2009 tidak dijelaskan akibat hukum apabila pelaku usaha terbukti melanggar ketentuan pasal 50 huruf (b) Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Pengaturan yang mengatur mengenai perjanjian lisensi dalam hal ini juga dianggap kurang karena hanya mengatur mengenai hal yang umum saja tidak secara terperinci.

English Abstract

The author in this study raised the issue of the Patent Pooling license agreement as an antitrust behavior based on Business Competition Law in Indonesia. Article 50 letter (b) of Law No. 5 of 1999 excludes agreements relating to licenses and patents. If we look at the nature of patents, which is monopoly, it is not impossible if business actors take advantage of this opportunity which can potentially be misused, namely dominating the dominant position and inhibiting other business actors from competing effectively. Patent Pooling is an exclusive clause in a license agreement where a business actor can collect a number of patent licenses with the aim of streamlining their business activities and reducing patent costs. Based on the background above, the legal issues that can be raised in this study are how to regulate Patent Pooling which is anti Business Competition based on business competition law in Indonesia and how the concept of regulating patent license agreements in Indonesia related to Patent Pooling. To answer the above problems, the research used by the author is to use a normative juridical research method with a systematic interpretation approach and also uses grammatical interpretation. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. Based on the discussion, it can be concluded that the Patent Pooling License Agreement can lead to monopoly and unfair business competition if the business actor in implementing the license agreement has a dominant position in the market and limits other business actors from entering the business competition. But in KPPU Regulation No. 2 of 2009 is not explained due to legal consequences if the business actor is proven to violate the provisions of article 50 letter (b) of Law No. 5 of 1999. Regulations governing licensing agreements in this regard are also considered to be lacking because they only regulate general matters, not in detail.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FH/2019/395/051909587
Uncontrolled Keywords:	-
Subjects:	300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.07 Regulation of economic activity > 343.072 Unfair practices > 343.072 1 Antitrust law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Endang Susworini
Date Deposited:	27 Jul 2020 07:51
Last Modified:	30 May 2024 08:37
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/175061

Text Adam Darmawan.pdf Download (1MB)

Actions (login required)

View Item