Simanungkalit,, Maria Meideline (2019) Akibat Hukum Pengambilan Protokol Notaris Tanpa Penunjukan Majelis Pengawas Daerah Ditinjau Dari Pasal 63 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai pengambilan Protokol Notaris tanpa penunjukan dari Majelis Pengawas Daerah hanya berdasarkan wasiat lisan dari Notaris sebelumnya. Dengan melihat Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris, jika notaris meninggal dunia maka yang menjadi pemegang Protokol Notaris berdasarkan penunjukan sah melalui surat keputusan dari Majelis Pengawas Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akibat hukum Notaris yang mengambil Protokol Notaris tanpa adanya penunjukan sah dari Majelis Pengawas Daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah apa akibat hukum pengambilan ptorotokol notaris tanpa penunjukan Majelis Pengawas Daerah. Untuk menjawab permasalahan di atas, penelitian hukum yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber penelitian hukum. Penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian bersifat analisa deskriptif menggunakan interpretasi gramatikal dan sistematis dan analisis untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan: 1) Akibat hukum pengambilan Protokol Notaris tanpa penunjukan Majelis Pengawas Daerah yaitu belum adanya peraturan yang mengatur mengenai akibat hukum dalam Undang-Undang tersebut. 2) pemegang Protokol Notaris tanpa penunjukan sah dari Majelis Pengawas Daerah tidak memiliki kewenangan dalam menyimpan Protokol Notaris, kewenangan dalam menyelesaikan akta Notaris yang sebelumnya sudah ada, melanjutkan akta tersebut atas namanya sendiri dan tidak mempunyai Protokol Notaris terhadap akta yang dibuatnya.
English Abstract
This study raises the issue of taking the Notary Protocol without appointment from the Regional Supervisory Council based solely on the oral will of the previous Notary. By looking at Article 63 paragraph (2) of Law Number 2 of 2014 concerning the position of notary public, if the notary dies then the holder of the Notary Protocol is based on legal appointment through a decree from the Regional Supervisory Council. This study aims to identify the legal consequences of a Notary who takes the Notary Protocol without any valid appointment from the Regional Supervisory Council. Based on the background above, the legal issues raised in this study are what are the legal consequences of taking a notary protocol without the appointment of the Regional Supervisory Council. To answer the above problems, this normative juridical legal research uses a statutory approach and a case approach. Primary, secondary and tertiary legal material collection techniques as a source of legal research. Searching for legal material in this research was carried out through literature study. Then analyzed using descriptive analytical research methods using grammatical and systematic interpretation and analysis to answer the problems that are the focus of research. Based on the discussion, it can be concluded: 1) The legal consequences of taking the Notary Protocol without the appointment of the Regional Supervisory Council is the absence of regulations governing the legal consequences in the Act. 2) the holder of a Notary Protocol without legal appointment from the Regional Supervisory Council does not have the authority to save the Notary Protocol, the authority to settle the notary deed that already exists, continues the deed on his own name and does not have a Notary Protocol on the deed he made.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/2019/051909675 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law > 340.3 Law reform |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 11 Jul 2020 05:31 |
| Last Modified: | 11 Jul 2020 05:31 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/174937 |
Actions (login required)
 |
View Item |