Akibat Hukum Pungutan Terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Darmawan, Muhammad Evan (2019) Akibat Hukum Pungutan Terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal Oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada penelitian ini penulis mengangkat permasalahan mengenai akibat hukum pungutan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal oleh Otoritas Jasa Keuangan. Mengenai pungutan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK. PP No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK ini merupakan produk pelaksanaan pungutan dari Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. Peneliti melakukan pengkajian mengenai apakah pungutan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PP No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK sudah sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2014 tentang OJK disertai akibat hukum dari pungutan tersebut. Selain itu peneliti mendasarkan pada teori Hierarki Perundang Undangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis pungutan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal pada PP No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK dan Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK dan apa akibat hukum dari pungutan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal tersebut. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Dari hasil penelitian dan analisis sesuai dengan metode di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa pungutan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal pada PP No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK tidak seuai dengan UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. Karena Profesi Penunjang Pasar Modal merupakan pihak yang melakukan kegiatan non jasa keuangan dan merupakan pihak yang membantu kelancaran transaksi sesuai dengan keahliannya masing-masing. Selain itu, akibat hukum dari pungutan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal adalah konflik norma hukum antara PP No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK dengan UU No. 21 tentang OJK dan pungutan ini mengakibatkan kerugian terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal. Dalam menyelesaikan konflik norma hukum ini, berlaku asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori yang berarti pungutan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal perlu dikesampingkan atau berlaku pengecualian.

English Abstract

In this research, the author raised the issue regarding the legal consequences of levies on the Capital Market Supporting Profession by the Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Regarding levies on the Capital Market Supporting Profession, it has been regulated in Government Regulation No. 11 of 2014 concerning Levies by the OJK. Government Regulation No. 11 of 2014 concerning Levies by the OJK is a product of the implementation of levies from Law No. 21 of 2011 concerning OJK. The author conducted a study on whether the levies on the Capital Market Supporting Profession in Government Regulation No. 11 of 2014 concerning levies by the OJK are under Law No. 11 of 2014 concerning OJK, accompanied by the assessment of the legal consequences of these levies. Besides, the author used the basis of the hierarchical theory of legislation. Based on the background, the legal problem raised in this study is how the analysis of levies on the Capital Market Supporting Profession in Government Regulation No. 11 of 2014 concerning Levies by the OJK and Law No. 21 of 2011 concerning OJK and what the legal consequences of levies on the Capital Market Supporting Profession are. This thesis research used the juridical-normative research method, the legislative approach and case approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The legal material that has been obtained was analyzed using the grammatical interpretation method and systematic interpretation. From the results of research and analysis following those methods, the author concluded that the levies on the Capital Market Supporting Profession in Government Regulation No. 11 of 2014 concerning Levies by the OJK are not in accordance with Law No. 21 of 2011 concerning OJK, that is because the Capital Market Supporting Profession are those who carry out non-financial service activities and are those who help with the smooth operation of transactions by their respective expertise. Other than that, the legal consequences of levies on the Capital Market Supporting Profession are the conflict of legal norms between Government Regulation No. 11 of 2014 concerning Levies by the OJK with Law No. 21 concerning OJK and these levies have resulted in losses to the Capital Market Supporting Profession. In resolving this legal norm conflict, the “Lex Superiori Derogat Legi Inferiori” principle have applied, which means that the levies on the Capital Market Supporting Profession need to be set aside or exceptions apply.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FH/2019/322/051908377
Uncontrolled Keywords:	-
Subjects:	200 Religion > 241 Christian ethics > 241.2 Laws and bases of morality
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Endang Susworini
Date Deposited:	11 Jul 2020 05:45
Last Modified:	10 Nov 2022 00:54
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/174904

Text Muhammad Evan Darmawan.pdf Download (582kB)

Actions (login required)

View Item