Imaddudin, Muhammad Fadil (2019) Consent Decree Sebagai Salah Satu Cara Dalam Upaya Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia ( Perbandingan dengan Negara Amerika Serikat). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada penelitian ini, penulis mengangkat mengenai permasalahan tatacara penanganan perkara oleh KPPU dengan judul consent decree sebagai salah satu cara dalam upaya penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Permasalahan ini dilatarbelakangi dengan hambatan-hambatan yang dihadapi KPPU dalam penanganan perkara persaingan usaha. Di Amerika penanganan kasus persaingan usaha memiliki alternatif penyelesaian perkara diluar persidangan yang bernama consent decree. Metode consent decree ini dapat digunakan oleh KPPU untuk mengatasi permasalahan dalam penangaan perkara persaingan usaha. Saat ini KPPU memiliki alternatif penyelesaian perkara diluar persidangan mirip dengan consen decree namun terdapat perbedaan dalam penggunaannya. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam skripsi ini adalah apa yang menjadi urgensi pengaturan consent decree di Indonesia? dan bagaimana perbedaan tata cara penanganan perkara persaingan usaha di Amerika dengan Indonesia dalam penggunaan consent decree? Untuk menjawab permasalahan diatas, jenis penilitain yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui melalui studi kepustakaan dan media internet. Bahan hukum yang telah diperoleh, dianalisis dengan teknik analisis interpretasi sistematikal dan gramatikal yaitu mendiskripsikan bahan-bahan dengan cara mengkonstruksikan hukum dan argumentasi, yang selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan pada asalan-alasan yang bersifat penalaran hukum, yakni dengan mengemukakan doktrin dan asas-asas yang ada terkait permasalahan. Berdasarkan pembahasan maka diperoleh hasil bahwa consent decree di Amerika telah menjadi instrument penting penegakan hukum persaingan usaha. Metode consent decree dapat digunakan KPPU membantu dalam mengatasi permasalahan penegakan persaingan usaha. Saat ini KPPU mengatur penyelesaian perkara diluar persidangan melalui Perubahan Perilaku yang memiliki metode yang mirip dengan consent decree, namun terdapat beberapa perbedaan. Dari perbedaan tersebut aturan mengenai Perubahan Perilaku masih memiliki beberapa kekurangan yang harus diperhatikan dalam penggunaannya.
English Abstract
In this study, the author posed a question regarding the handling of cases by KPPU with the title of consent decree as one of the ways in enforcing business competition law in Indonesia. This problem is motivated by the challenges faced by KPPU in handling business competition cases. In America, the handling of business competition issues is equipped with alternative settlement cases that are approved based on the decision. The method of Consent Decree of this decision can be used by KPPU to overcome competition in handling business competition cases. At present KPPU has an alternative use of cases similar to consent decree but there are differences in their use. Based on this matter the formulation of the problem in this thesis is what is the urgency of regulating decision approval in Indonesia? and how are different procedures for handling cases of competition in America with Indonesia in the use of consent decree? To answer the above question, the type of research used by the author is normative legal research that uses discussions, conceptual, and access findings. The legal materials used in this study are primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library studies and internet media. The legal material that has been obtained is analyzed by a systemic and grammatical interpretation analysis technique that is describing materials by constructing laws and arguments, which are then carried out based on reasons relating to criminal law, by advocating doctrines and principles related to the problem. Based on the discussion, the results obtained that the decision of approval in America has become an important instrument for enforcement of business competition law. The decision approval method can be used by KPPU to help overcome difficulties in enforcing business competition. At present the KPPU issues a decision on change which has a method similar to agreement, but there are some differences. Of these differences related to Behavior Change still has some disadvantages that must be considered in its use.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/349/051908447 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.07 Regulation of economic activity > 343.072 Unfair practices > 343.072 1 Antitrust law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 22 Jul 2020 03:16 |
| Last Modified: | 02 Oct 2020 02:18 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/174900 |
Actions (login required)
 |
View Item |