Amelia, Cindi (2019) Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap Penempatan Material Bangunan (Studi Efektivitas Pasal 8 Huruf a Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai penegakan sanksi administrasi terhadap penempatan material bangunan di Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tulungagung. Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah karena di Tulungagung masih banyak yang meletakkan material di pinggir jalan sehingga dapat membahayakan pengguna jalan Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana penegakan sanksi administrasi terhadap penempatan material bangunan berdasarkan Pasal 8 Huruf a Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Terhadap Penempatan Material Bangunan Oleh Masyarakat di Kabupaten Tulungagung? dan Apa yang menjadi hambatan dalam penegakan sanksi administrasi dari Pasal 8 Huruf a Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Terhadap Penempatan Material Bangunan Oleh Masyarakat di Kabupaten Tulungagung dan bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan tersebut? Untuk menjawab Permasalahan tersebut, Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, sedangkan pendekatan yang digunakan yuridis sosisologis yang kemudian dihubungkan dengan suatu penafsiran gramatikal untuk menganalisis teori Negara Hukum, kewenangan, Pemerintah Daerah, dan peraturan perundangundangan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penegakan sanksi administrasi terhadap penempatan material bangunan di Kabupaten Tulungagung ini belum efektiv dan belum maksimal karena kurangnya kesadaran masyarakat dan sosialisasi atau yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja. Seharusnya pemerintah melakukan komunikasi persuasive yang dilakukan semua pihak terkait serta tindakan koersif dalam hal ini ditujukan agar tidak terjadi lagi penempatan material secara sembarangan di pinggir jalan
English Abstract
In this study, the authors raise the issue regarding the enforcement of administrative sanctions against the placement of building materials in Tulungagung Regency. This research was conducted at the Civil Service Police Unit in Tulungagung District. The background of this research is because in Tulungagung there are still many who put material on the side of the road so that it can endanger road users Based on this, the formulation of the problem in this thesis is How to enforce administrative sanctions on the placement of building materials based on Article 8 Letter a of Tulungagung Regent Regulation Number 10 of 2016 concerning Guidelines for Implementing Regional Regulation of Tulungagung Regency Number 7 of 2012 concerning Implementation of Public Order Against Placement of Building Materials By The Community in Tulungagung Regency? and What are the obstacles in enforcing administrative sanctions from Article 8 Letter a of Tulungagung District Regulations Number 10 of 2016 concerning Guidelines for Implementing Regional Regulations of Tulungagung Regency Number 7 of 2012 Concerning the Implementation of Public Order Regarding Placement of Building Materials by Communities in Tulungagung Regency and how to overcome efforts these obstacles? To answer these problems, this study uses an empirical juridical method, while the approach used is socio-legal juridical which is then linked to a grammatical interpretation to analyze the theory of the rule of law, authority, local government, and legislation. The results showed that the enforcement of administrative sanctions for the placement of building materials in Tulungagung Regency was not yet effective and had not been maximized due to lack of public awareness and socialization or by the Civil Service Police Unit. The government should conduct persuasive communication carried out by all related parties and coercive action in this case is aimed at avoiding arbitrary placement of material on the roadside
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/375/051908473 |
| Uncontrolled Keywords: | Pemerintah Daerah, Masyarakat |
| Subjects: | 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law > 342.09 Local government |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 20 Jul 2020 07:55 |
| Last Modified: | 29 Sep 2020 06:07 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/174880 |
Actions (login required)
 |
View Item |