Mangiwa, Abraham Irdyantara (2019) Penerapan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anggota Militer Terkait Tindak Pidana Kdrt Penelantaran (Studi Di Pengadilan Militer (Dilmil) Iii-12 Surabaya). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Rumah tangga merupakan komunitas terkecil dari suatu masyarakat. Rumah tangga yang bahagia, aman, dan tentram menjadi dambaan setiap orang. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kekerasan dalam rumah tangga yang semula dianggap sebagai persoalan internal dalam lingkup keluarga dengan mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan, kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang semula mengacu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selanjutnya oleh hukum secara lex specialis telah diatur kedalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh siapa saja dengan korban siapa saja, sehingga tidak menutup kemungkinan kejahatan ini dilakukan oleh oknum militer yang dilakukan terhadap istri yang bersangkutan. Pada skripsi ini penulis mengangkat analisis mengenai penerapan pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai tindak pidana kekerasan penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota militer Berdasarkan hal tersebut karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: a. Bagaimanakah penerapan pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh anggota militer ?, b. Apakah hambatan dalam penerapan pasal 49 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam lingkup militer dan peradilan militer ? Penelitian ini berjenis yuridis empiris, dengan metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis, Jenis data primer dalam penulisan ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari Pengadilan Militer (DILMIL) III-12 Surabaya atau subjek penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dengan responden yaitu Wakil Kepala Pengadilan Militer DILMIL III-12 Surabaya, Kepala Hukum Kodam, Komandan Kodim, lalu terdapat Jenis data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang diperoleh dari bentuk peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis mendapatkan hasil bahwa Penerapan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang vii Kekerasan Penelantaran Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu bentuk pertanggung jawaban bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah sanksi pidana berupa pidana penjara saja atau pidana penjara disertai pemecatan dari dinas militer dan sanksi administrasi berupa penundaan kenaikan pangkat, tidak ikut pendidikan kenaikan karir, atau penghapusan tunjangan selama menjalankan masa pidana, namun dalam praktek ada bentuk pertanggung jawaban yang lain yaitu pembinaan oleh ANKUM. Dan hambatan yang dialami dalam penerapan pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 berada pada Faktor hukumnya sendiri, di mana kelemahan terletak pada delik aduan, Kesulitan pada penegak hukum adslah untuk menemukan Alat Bukti, Faktor dari pelaku dan korban adalah kurangnya pemahaman aturan hukum mengenai kekerasan berupa penelantaran oleh pelaku dan sulitnya sistem peradilan militer membuat korban enggan untuk melaporkan dan melanjutkan perkara tersebut ke ranah pengadilan.
English Abstract
Households is the smallest community of a society. Households were happy, safe, and secure into everyone's dream. The Republic of Indonesia is a state based on God.Domestic violence which was originally regarded as an internal matter within the scope of the family by considering the impact, the crime of domestic violence which was originally referred to in the Code of Penal (Penal Code) is then by law lex been regulated by the Law of the Republic Indonesia Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic violence. Domestic violence can be done by anyone with a victim of anyone, so do not rule out the possibility of these crimes committed by military personnel committed against the wife is concerned. In this thesis, the author raised the analysis of the application of Article 49 of Law No. 23 of 2004 regarding the crime of neglect domestic violence committed by members of the military Based on that this paper raised the formulation of the problem: a. How does the application of Article 49 of Law No. 23 of 2004 concerning criminal acts of domestic violence committed by members of the military? b. What are the obstacles in the application of article 49 of Law - Law No. 23 of 2004 in the sphere of military and military justice? This research wasempirical juridical, With approach study is a sociological approach, type of primary data in this paper is data obtained directly from the Military Court (DILMIL) III-12 Surabaya or research subject obtained from direct interviews with respondents, Deputy Head of the Military Court DILMIL III-12 Surabaya, Head of Legal Military Command, Commander Kodim, then there is a type of secondary data is data obtained from the study of literature derived from the shape of the legislation and other regulations pertaining to domestic violence. From the research results to the above method, authors get the result that Application of Article 49 of Law No. 23 of 2004 on violence Neglect Domestic in the Military Court III-12 Surabaya is a form of accountability for members of the military who commit the crime of domestic violence set out in Article 6 of the Code of Penal Military is a criminal sanction in the form of imprisonment alone or imprisonment with dismissal from military service and administrative sanctions by withholding a promotion, do not follow education career advancement, or ix elimination of benefits for running a criminal past, but in practice there is a form of accountability that others are coaching by ANKUM , And obstacles experienced in the application of Article 49 of Law No. 23 of 2004 was the factor own law, where the weakness lies in to a complaint, difficulty in law enforcement adslah to find Evidence, factors of the offender and the victim is a lack of understanding of the rule of law regarding violence in the form of abandonment by actors and the difficulty of the military justice system makes victims reluctant to report and continue the case to the realm of the courts.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/379/051908477 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.01 Military and defense law, veterans' law > 343.014 Discipline and conduct |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 20 Jul 2020 04:14 |
| Last Modified: | 30 Sep 2020 07:24 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/174876 |
Actions (login required)
 |
View Item |