Budiman, Atika Maharani (2019) Tinjauan Yuridis Pasal 182 Huruf G Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terkait Hak Politik Mantan Narapidana (Studi Perspektif Etika Hukum). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini penulis membahas tentang permasalahan antara hak politik mantan narapidana dilihat dari perspektif sistem pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terkait dengan persyaratan pemilihan umum legislatif yaitu DPD Perseorangan yang diatur dalam Pasal 182 huruf g dan Pasal 258 ayat (2) huruf c dilihat dari perspektif etika hukum. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah: (1) Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dilihat dari perspektif etika hukum?; dan (2) Apakah ketentuan yang tercantum dalam Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jika dilihat dari perspektif etika hukum bertentangan dengan ketentuan Sistem Pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis-normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik memperoleh bahan hukum menggunakan internet research dan library research. Bahan hukum primer dan sekunder kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi sistematis. x Dari hasil penelitian yang telah dianalisis penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu: (1) Dilihat dari perspektif etika hukum, ketentuan dalam Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah tidak tepat karena seorang mantan narapidana adalah orang yang pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan moral, dimana dari segi etika akan menimbulkan akibat buruk bagi mantan narapidana tersebut; dan (2) setelah dilihat dari perspektif etika hukum, maka ketentuan dari Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 akan bertentangan dengan ketentuan sistem pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 karena dengan adanya kedua aturan tersebut seperti tidak mempercayakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.
English Abstract
In this thesis, the author discusses the problems between political rights of ex-prisoners viewed from the perspective of the correctional system stipulated in Law Number 12 of 1995 on Correctional related to requirements of legislative elections, namely DPD individual that is set in Article 182 letter g and Article 258 paragraph (2) letter c seen from the perspective of legal ethics. Based on the issue, this research raises two problems: (1) How is the provisions listed in Article 182 letter g of Law Number 7 of 2017 on General Elections seen from the perspective of legal ethics?; and (2) Whether the provisions listed in Article 182 letter g of Law Number 7 of 2017 on General Election if seen from the perspective of legal ethics contrary to the provisions of The Correctional System in Law Number 12 of 1995 about The Correctional? In this research, author use normative juridical methods using the approach of statute and conceptual approaches. The technique of acquiring legal materials using internet and library research. Primary and secondary legal materials are then analyzed using systematic interpretation techniques. From the result of the research that has been analyzed get answers to the existing problems, namely: (1) Judging from the perspective of legal ethics, the provisions in Article 182 letter g of Law Number 7 of 2017 are inappropriate because a former prisoners is a person who has committed an act that is contrary to legal and moral norms, which in terms of xii ethics will have adverse consequences for the former prisoners themself; and (2) After judging from the perspective of legal ethics, then the provisions of Article 182 letter g will be contrary to the provisions of The Correctional System stipulated in Law Number 12 of 1995 because with the existence of both these two rules such as not entrust the provisions of Law Number 12 of 1995.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/286/051908405 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law > 342.07 Election law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 20 Jul 2020 02:15 |
| Last Modified: | 25 Sep 2020 17:26 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/174837 |
Actions (login required)
 |
View Item |