Iman, Iqbal Fajar (2019) Pelaksanaan Pasal 86 Undang-Undang No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa (Studi Di Dinas Sosial Kabupaten Malang Dan Polres Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa. Namun yang amat disayangkan, bahwa pelaksanaan undang-undang ini belum efektif, terutama pelaksanaan pasal 86 Undang-Undang kesehatan jiwa mengenai ketentuan pemidanaan terhadap pelaku pemasungan. Dengan tidak berjalannya pelaksanaan pasal tersebut maka, tidak adanya jaminan keadilan terhadap korban pemasungan di Indonesia, khususnya di daerah Kabupaten Malang. Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan hukum yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pasal 86 undang-undang No 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, serta apa kendala kepolisian resort Malang dalam menerapkan pasal 86 undang-undang No 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Untuk menjawab permasalahan diatas penelitian hukum empiris menggunakan metode pedekatan yuridis empiris. Bahan- bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan metode analisa deskriptif kualitatif sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan, kepolisian RESORT Malang khususnya penyidik reskrim sampai saat ini belum pernah melaksanakan pasal 86 undang-undang kesehatan jiwa, dikarenakan para penyidik tidak pernah mengetahui aturan hukum tersebut dan tidak pernah ada sosialisasi dari instansi terkait. Kemudian kurangnya partisipasi secara aktif dari masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus pemasungan yang terjadi di lingkungannya ke pihak kepolisian, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana pemasungan. Serta tidak adanya sinergitas dan koordinasi diantara Dinas Sosial Kabupaten Malang, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, dan Kepolisian Resort Malang yang memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus pemasungan yang terjadi diwilayah Hukum Kabupaten Malang.
English Abstract
Law No. 18 of 2014 concerning Mental Health guarantees that everyone can achieve a good quality of life, enjoy a healthy psychological life, free from fears, stresses, and other disorders that can interfere with mental health. However, it is very unfortunate, that the implementation of this law has not been effective, especially the implementation of article 86 of the Law on mental health regarding the provisions for the punishment of perpetrators of inclusion. With the ineffectiveness of the implementation of the article, there is no guarantee of justice for victims of installation in Indonesia, especially in Malang Regency. Based on the background above, the legal problem that can be raised in this study is how the implementation of Article 86 of Law No. 18 of 2014 concerning mental health, as well as the constraints of Malang District Police Departement in applying Article 86 of Law No. 18 of 2014 concerning mental health. To answer the above problems, empirical legal research uses an empirical juridical approach. Legal materials obtained were analyzed by qualitative descriptive analysis method, so that it can be presented in a more systematic writing to answer legal issues that have been formulated. Based on the discussion above, it can be concluded, RESORT Malang police, especially criminal investigators to date have never implemented article 86 of the mental health law, because investigators have never known the legal rules and there has never been socialization from the relevant agencies. Then the lack of active participation from the community to report incidents of incidents that occurred in the environment to the police, this was due to a lack of knowledge of the community regarding the legal rules governing the crime of inclusion. And there is no synergy and coordination between the Malang Regency Social Service, Malang District Health Office, and Malang Resort Police who have the authority to enforce the law against incidents of cases that occur in the Malang Regency Legal Area.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/FH/2019/304/051908423 |
Uncontrolled Keywords: | - |
Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.01 Persons and domestic relations > 346.013 Capacity and status of persons > 346.013 8 People with mental illness and disabilities |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Endang Susworini |
Date Deposited: | 17 Jul 2020 03:40 |
Last Modified: | 19 May 2022 03:33 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/174719 |
Text
Iqbal Fajar Iman (2).pdf Download (9MB) |
Actions (login required)
View Item |