Siregar, Dwi Efrianda (2019) Kepastian Hukum terhadap Pembatalan Dan Pencabutan Status Terdaftar Perusahaan Financial Technology berbasis Peer To Peer lending oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada Skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai kepastian hukum terhadap pembatalan dan pencabutan status terdaftar perusahaan financial technology berbasis peer to peer lending oleh otoritas jasa keuangan. Pilihan judul ini diambil berdasarkan begitu cepatnya pertumbuhan P2P Lending di Indonesia sehingga OJK mewajibkan bagi penyelenggara P2P Lending yang ingin melakukan aktivitas P2P Lending harus melakukan pendaftaran kepada OJKdengan tujuan adalah sebagai salah satu upaya untuk mengawasi penyelenggaraP2P Lending yang beroperasi di Indonesia serta untuk melindungi nasabah dari penyelenggara P2P Lending ilegal yang dapat merugikan konsumen dengan tidakan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Meskipun telah terdaftar tidak menutup kemungkinan penyelenggara tersebut melakukan pelanggaran. Dalam aktivitasnya, penyelenggara P2P Lending yang telah mendapatkan status terdaftar dimungkinkan dilakukanya tindakan pembatalan dan pencabutan pada status terdaftar oleh OJK. Namun dari 2 hal tersebut yang diatur secara jelas ialahhanya pembatalan status terdaftar sementara berbeda dengan pencabutan hal tersebut tidak diatur secara jelas. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis membuat rumusan masalah Apakah pembatalan dan pencabutan status terdaftar perusahaan financial technology berbasis peer to peer lendingoleh otoritas jasa keuangan telah memenuhi asas kepastian hukum berdarkan dalamperaturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi?. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan hasil dari penilitian, dapat disimpulkan bahwa dalam pasal 47 ayat 1 POJK No. 77/2016 yang mengatur terkait sanksi masih belum secara komprehensif mengatur sanksi dikarenakan tidak terdapat adanya sanksi pencabutan status terdaftar serta di dalam POJK No. 77/2016tidak menyatakan dengan jelas dan rinci mengenai sebab-sebab, kapan serta akibat hukum pemberian tindakan pencabutan status terdaftar tersebut yang dapat dilakukan terhadap penyelenggara P2P Lending oleh OJK yang melakukan pelanggaran. kemudian disisi lain didalam kode etik yang telah dibuat oleh Aftech meskipun telah dibuat pedoman dan sanksi dalam menjalankan aktivitas P2P Lending tersebut namun belum ada aturan penerapan sanksi apabila melakukan pelanggaran.
English Abstract
In this thesis the author raises the issue of legal certainty against the cancellation and revocation of the registered status of peer to peer lending based financial technology companies by the financial services authority. The choice of this title is based on the rapid growth of P2P Lending in Indonesia so that the OJK requires that P2P Lending providers who wish to conduct P2P Lending activities must register with the OJK with the aim of overseeing the P2P Lending operator operating in Indonesia as well as protecting customers. from the organizers of illegal P2P Lending that can harm consumers by violating statutory provisions. Even though it has been registered, it is possible for the organizer to commit a violation. In its activities, organizers of P2P Lending that have obtained registered status are allowed to do cancellation and revocation actions on the status of being registered by OJK. However, from these 2 matters which are clearly regulated, only the cancellation of temporary registered status is different from the revocation of the matter, it is not clearly regulated. Based on these problems the authors formulate a problem whether the cancellation and revocation of the registered status of peer-to-peer lending-based financial technology companies by financial service authorities has met the principle of legal certainty based on financial service authority regulation number 77 / pojk.01 / 2016 concerning money-based lending and lending services information Technology?. This type of research is normative legal research using the method of legislation approach and conseptual approach. Based on the results of the research, it can be concluded that in article 47 paragraph 1 POJK No. 77/2016 regulating sanctions is still not comprehensively regulating sanctions because there are no sanctions for revoking registered status and in POJK No. 77/2016 does not state clearly and in detail about the causes, times and legal consequences of granting action to revoke the registered status that can be carried out against P2P Lending organizers by OJK who commit violations. then on the other hand in the code of ethics that has been made by Aftech even though guidelines and sanctions have been made in carrying out the P2P Lending activity but there are no rules for implementing sanctions when committing a violation.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/H/2019/305/051908424 |
| Uncontrolled Keywords: | Kepastian hukum, Financial Technology, Peer to peer lending |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.08 Banks and insurance |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 16 Jul 2020 14:00 |
| Last Modified: | 07 Oct 2020 03:59 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/174702 |
Actions (login required)
 |
View Item |