Afdi, Arba Hashfi Nur (2019) Bentuk Pengawasan Pemerintah Kota Malang Terhadap Bangunan Mall Yang Belum Memiliki Sertifikat Laik Fungsi (Studi Implementasi Pasal 123 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini dilatar belakangi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung. Di mana terdapat tugas pengawasan Kota Malang untuk mengawasi mall yang belum memiliki Sertifikat Laik Fungsi maupun sudah mempunyai Sertifikat Laik Fungsi. Dari total 11 mall yang berada di Kota Malang, baru 1 yang mempunyai Sertifikat Laik Fungsi yaitu Malang Olympic Garden walaupun pada tahun 2018 harus diperpanjang karena sudah berakhir masa berlakunya. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah yaitu, bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang terhadap bangunan mall yang belum memiliki Sertifikat Laik Fungsi dan bagaimana penerapan sanksi terhadap bangunan mall yang belum memiliki Sertifikat Laik Fungsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih kurangnya penegakan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang bidang Cipta Karya dalam pemberian sanksi tegas kepada bangunan mall yang belum memiliki Sertifiakt Laik Fungsi.
English Abstract
In this thesis the background of Malang City Regional Regulation Number 1 of 2012 concerning Bu Buildings. Where there is a supervisory task in Malang City to supervise malls that do not have a Certificate of Building Proper Function or already have a Certificate of Building Proper Function. From a total of 11 malls located in Malang City, only 1 has a Certificate of Building Proper Function, namely Malang Olympic Garden, although in 2018 it must be extended because of the expiration date. Based on this, the authors raised the formulation of the problem, namely, what form of supervision is carried out by the Malang City government on mall buildings that do not yet have a Certificate of Building Proper Function and how to apply sanctions to mall buildings that do not have a Certificate of Building Proper Function. This study uses an empirical juridical method, the method used is sociological juridical. The results of this study indicate that there is still a lack of enforcement carried out by the Department of Public Works and Spatial Planning of the City of Malang in the field of Human Settlemens to provide strict sanctions to mall buildings that do not yet have a Certificate of Building Proper Function.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/374/05198472 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.043 Real property > 346.043 8 Conveyancing |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 15 Jul 2020 00:26 |
| Last Modified: | 07 Oct 2020 01:50 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/174612 |
Actions (login required)
 |
View Item |