Splitsing Perkara Dalam Tindak Pidana Yang Dilakukan Bersama Sipil Dan Militer (Studi di Oditurat Militer III-11 Surabaya)

Permatasari, Rista (2019) Splitsing Perkara Dalam Tindak Pidana Yang Dilakukan Bersama Sipil Dan Militer (Studi di Oditurat Militer III-11 Surabaya). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada Skripsi ini, Penulis mengangkat permasalahan mengenai Splitsing Perkara Dalam Tindak Pidana Yang Dilakukan Bersama Sipil Dan Militer studi di lembaga Oditurat Militer. Pada saat ini, penegakan hukum di Indonesia masih mendapatkan perhatian khusus oleh berbagai jenis lapisan masyarakat. Akibat dari citra buruk dari penegakkan hukum yang terjadi di Indonesia, menyebabkan semakin rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja para aparat penegak hukum. Dalam Perkara Pidana yang dilakukan Bersama antara Sipil dan Militer, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur Mengenai Acara Pemeriksaan Koneksitas, mengatur mengenai Penyelesaian Perkara khusus untuk Pelaku Tindak Pidana yang dilakukan secara Penyertaan oleh sipil dan militer, akan Tetapi dalam Penerapannya Tindak Pidana Penyertaan oleh sipil dan militer tersebut Penyelesaian Perkara oleh Oditur Militer dibuat secara Splitsing (Pemecahan) sehingga Surat Dakwaan yang digunakan untuk menuntut Terdakwa Militer pada Perkara Pidana tersebut terpisah. Dari Permasalahan tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat Rumusan Masalah sebagai berikut: (1) Apakah alasan dari Oditur Militer dalam melakukan splitsing (Pemecahan) pada suatu perkara pidana yang dilakukan bersama sipil dan militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya? (2) Apa akibat hukum splitsing (Pemecahan) Perkara terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer pada perkara pidana yang dilakukan bersama sipil dan militer? Penulisan Karya Ilmiah Ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut: Jenis penelitian Yuridis Empiris, Pendekatan Penelitian Yuridis Sosiologis, Data Hukum Primer, sekunder dan tersier yang dianalisis oleh penulis menggunakan Teknik Analisis Data secara Deskriptif Kualitatif. Dari hasil Penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu yang menjadi dasar dari dilakukannya Splitsing pada perkara pidana yang dilakukan bersama sipil dan militer pada Oditurat militer III-11 Surabaya merupakan bentuk inisiatif demi terselenggaranya peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. dan akibat hukum dari dilakukannya Splitsing (Pemecahan) Surat Dakwaan pada tindak pidana yang dilakukan bersama sipil dan militer adalah Dakwaan batal demi hukum karena telah menyimpangi Acara Pemeriksaan Koneksitas yang diatur pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan KUHAP dimana dalam pembuatan surat dakwaan tidak memuat secara cermat, jelas, dan lengkap dan berdasarkan dari Berita Acara penyidikan yang cacat hukum.

English Abstract

In This Thesis, The Author Raises The Problem Of Splitsing Matters In Criminal Acts Committed With Civil And Military Studies in the Oditurat military agency. At the moment, law enforcement in Indonesia is still gaining special attention by various types of community layers. As a result of the poor imagery of the Indonesian law, it leads to the lower level of public confidence in the performance of law enforcement officials. In criminal matters committed jointly between civil and military, Law Number 31 year 1997 about the military court on military Judiciary and criminal event law has been governing the connectivity of the connecting event, governing the settlement of Special matters for perpetrators of criminal acts carried out in the participation by civil and military, but in the implementation of criminal acts of participation by civil and military, the settlement by military Oditur was made in Splitsing ( Solving) so that the indictment used to prosecute military defendants on criminal matters is separate. From the problem above, this thesis raised the problem formulation as follows: (1) What is the reason for Oditur Militer to do splitsing on a criminal matter committed with civil and military in the Oditurat Militer III-11 Surabaya? (2) What is the legal consequences of splitsing (solving) matters on Oditur Militer indictment on criminal matters committed with civil and military? This scientific Writtings are use the following research methods: such as types of empirical research, the research approach is sociological juridical, using primary legal Data, secondary legal data and tertiary data, analyzed by authors using Data analysis techniques with descriptively qualitative. From the results of the research, the author gained an answer to the existing problem that is the basis of Splitsing in criminal matters committed with civil and military in Oditurat Militer III-11 Surabaya is a form of initiative for the implementation of fast, simple, and light costs. And the legal consequences of using Splitsing (solving) methods indictment on criminal acts committed jointly with civil and military claims are null and void for having perished the connectivity examination event set out in Law Number 31 year 1997 about the military court, and the criminal code where the indictment did not load thoroughly, clearly, and complete and based on news of the event of a defective investigation.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FH/2019/344/051908442
Uncontrolled Keywords:	-
Subjects:	300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.01 Military and defense law, veterans' law > 343.014 Discipline and conduct > 343.014 3 Military courts and procedure
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Endang Susworini
Date Deposited:	14 Jul 2020 23:31
Last Modified:	13 Dec 2023 05:13
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/174600

Text Rista Permatasari (2).pdf Download (1MB)

Actions (login required)

View Item