Liberty, Seviana Trixie Ratna (2019) Pengaturan Pengawasan Pemerintah Terhadap Penyertaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara PT. Pegadaian (Persero). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada Penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Pengaturan Pengawasan Pemerintah Terhadap Penyertaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara khususnya PT. Pegadaian (Persero). Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah PT. Pegadaian (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang penyertaan modal negaranya berbentuk saham diperiksa dan diawasi oleh tiga lembaga independen, yaitu BPK, Akuntan Publik, dan OJK, yang mana ketiga lembaga tersebut masing-masing memiliki peraturan perundang-undangannya dan terjadi ketidakserasian hukum dalam peraturannya, sehingga dapat menyebabkan kesalahan dalam penafsiran hukum. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa terjadi ketidakserasian hukum dan bagaimana solusi untuk mengatasi ketidakserasian hukum di pengaturan pengawasan pemerintah terhadap penyertaan modal negara pada Badan Usaha Milik Negara PT. Pegadaian (Persero). Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengawasan pemerintah terhadap penyertaan modal negara pada Badan Usaha Milik Negara PT. Pegadaian (Persero) terjadi ketidakserasian hukum dikarenakaan beberapa faktor penyebab yang dapat menimbulkan permasalahan diantara peraturan perundang-undangan ketiga lembaga pemeriksa dan pengawas eksternal PT. Pegadaian (Persero), sehingga diperlukan sinkronisasi secara horisontal dengan menggunakan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan agar peraturan dapat berjalan dengan efektif.
English Abstract
In this study, the authors raised the issue of Regulating Government Supervision on State Capital Investment in State Owned Enterprises, especially PT. Pegadaian (Persero). The thing behind this research is PT. Pegadaian (Persero) as a state owned company whose capital investment is in the form of shares is examined and supervised by three independent institutions, namely BPK, Public Accountants, and OJK, where the three institutions have their own regulations and law inconsistencies, which can cause problems in legal interpretation. Based on this, the formulation of the problem in this study is why there is an incompatibility of laws and how the solution to overcome legal inconsistencies in the regulation of government supervision on state capital investment in State Owned Enterprises PT. Pegadaian (Persero). To answer these problems, this study uses a normative juridical method, while the approach used is a statue approach and comparative approach. The results of the study show that the regulation of government supervision on state capital investment in State Owned Enterprises PT. Pegadaian (Persero) there is an incompatibility of laws due to several factors that can cause problems among the laws and regulations of the three external examining and supervisory institutions of PT. Pegadaian (Persero), So that synchronization is needed horizontally by using the principle of legal security and principle of expediency so that regulations can run effectively.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/327/051908382 |
| Uncontrolled Keywords: | Pengawasan Pemerintah, Penyertaan Modal Negara, Badan Usaha Milik Negara, PT. Pegadaian (Persero). |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.09 Investment and negotiable instruments > 346.092 Investment > 346.092 2 Specific types of investments |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 13 Jul 2020 05:04 |
| Last Modified: | 07 Oct 2020 04:11 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/174582 |
Actions (login required)
 |
View Item |