Andriastini, Yuniar Dwi (2019) Alasan Penyidik Tidak Melakukan Penyidikan Terhadap Website Penyedia Layanan Unduh Proprietary Software Secara Gratis (Studi Di Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini dilаtаrbelаkаngi dengаn adanya suatu permasalahan yang berkaitan dengan Pelanggaran Hak Cipta yaitu berupa pemanfaatan atau penggunaan teknologi melalui media komputer dan jaringan telekomunikasi, sehingga termasuk dalam Kejahatan Siber (Cybercrime). Dalam permasalahan ini, Proprietary Software yang disediakan oleh website tersebut dalam keadaan gratis, sehingga tergolong dalam Pelanggaran Hak Cipta berupa Pembajakan (piracy), sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan melalui teknologi komputer dan jaringan telekomunikasi yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdаsаrkаn hаl tersebut, adapun rumusаn mаsаlаh yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: (1) Apakah alasan penyidik tidak melakukan penyidikan terhadap website penyedia layanan unduh proprietary software secara gratis? dan (2) Bagaimana upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana cybecrime terkait website penyedia layanan unduh proprietary software secara gratis?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Yuridis-Empiris dengan metode Pendekatan Sosiologis. Jenis data primer yang diperoleh yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan di Kementerian Komunikasi dan Informaatika Republik Indonesia, sedangkan data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum, literatur hukum, skripsi, dan internet yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, (1) Tidak dilakukannya penyidikan oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu karena wewenang dan ruang lingkup Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika hanya terbatas pada tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak adanya laporan dari masyarakat maupunn pihak yang berwenang (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) terkait dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh website penyedia layanan unduh proprietary software secara gratis, adanya kebijakan internal yang dimiliki oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melakukan penyidikan di bidang cybercrime.(2) Upaya yang dapat dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menanggulangi tindak pidana cybecrime terkait website penyedia layanan unduh proprietary software secara gratis yaitu melalui upaya preventif yakni berupa sosialisasi melalui media sosial, serta upaya represif yaitu dengan cara membentuk Satuan Tugas serta melakukan pemblokiran atau pemutusan akses dengan memperhatikan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
English Abstract
This research is motivated by the exsistence of an Offences Related to Infringements of Copyright by using the technology such as computer media and telecomunications networks, so that it is included as a Cybecrime. The copyright infringement is carried out by a website by providing proprietary software download services for free. In this case, the proprietary software provided by the websites for free, it is classified as a Copyright Infringement (piracy), which is stipulated in the Act Number 28 of 2014 concerning Copyright, and the regulation related to criminal acts through computer technology and telecommunications networks, that is Act Number 19 of 2016 concerning Amendments to Act Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Based on the explanations above, there are formulation of the problems, which are: (1) What are the reasons of the investigator not to investigate the website provider of proprietary software download services for free? and (2) What are the efforts of the Ministry of Communications and Information Technology of The Republic of Indonesia to overcome the criminal acts of cybercrime related to the website provider of proprietary software download services for free?. In this research, the author uses the Juridical-Empirical method along with the Sociological Approach method. The primary data is based on the results of the interviews on the Ministry of Communications and Information Technology of The Republic of Indonesia, while the secondary data obtained through the legislation and regulations, books, legal journals, legal literature, thesis, and the internet are used as references to solve the problems which are the object of the research. From the results of this research can be concluded that: (1) The Civil Servant Investigators of the Ministry of Communications and Information Technology of The Republic of Indonesia not to do the investigation because of the authority and scope of the Civil Servant Investigators of the Ministry of Communications and Information Technology are limited to criminal acts that stipulated in the Act Number 19 of 2016, the absence of reports from the society (public) and the authorities (Directorate General of Intellectual Property) related to criminal acts carried out by the website provider of proprietary software download services for free, and the last one is the internal policies of the Civil Servant Investigators of the Ministry of Communications and Information Technology in conducting investigations in cybercrime. (2) The efforts that can be made by the Ministry of Communications and Information Technology to tackling the criminal acts of cybercrime related to the website provider of proprietary software download services for free, that is through preventive effort, which is by socialization through social media. There is also repressive efforts, that is through establishing a Task Force and blocking or terminating access by taking into account procedures based on the laws and regulations.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/328/051908383 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.02 Criminal offenses > 345.026 8 Specific crimes and classes of crime (Business, financial, professional offenses) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 13 Jul 2020 04:30 |
| Last Modified: | 05 Oct 2020 05:34 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/174580 |
Actions (login required)
 |
View Item |