Utami, Erika Nadya (2019) Pelaksanaan Pasal 17 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan pelaksanaan Pasal 17 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil terkait Surat Keterangan Pindah Datang(SKPD). Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi pelaksana yang berwenang menerbitkan surat tersebut. Banyak penduduk pendatang khususnya mahasiswa pendatang di Kota Malang yang belum mengurus dan memiliki Surat Keterangan Pindah Datang. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: 1) Bagaimana Pelaksanaan Pasal 17 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil terkait Surat Keterangan Pindah Datang? 2) Apa hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dalam meningkatkan pelaksanaan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dengan pendaftaran Surat Keterangan Pindah Datang bagi mahasiswa pendatang di Kota Malang? Penulisan karya tulis ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan penelitian Yuridis Sosiologis. Data primer dan sekunder yang penulis analisis menggunakan teknis analisis data deskriptif kualitatif, Teknik memperoleh data dengan cara wawancara dengan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta salah satu mahasiswa pendatang, membagikan kuesioner kepada mahasiswa pendatang, observasi, dan studi kepustakaan. Berdasarkan pembahasan, disimpulkan bahwa pelaksanaan Pasal 17 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal dikarenakan penduduk pendatang masih banyak yang belum lapor, serta adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan yaitu kurangnya kesadaran penduduk pendatang, ketidaktahuan tentang adanya peraturan daerah tersebut dikarenakan sosialisasi yang dilakukan oleh Dispendukcapil Kota Malang belum maksimal sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih maksimal dan adanya sanksi dari peraturan daerah tersebut.
English Abstract
In this study, the author raised the problem of implementation of article 17 paragraph (4) of the city regulation of Malang number 9 year 2015 concerning the implementation of population administration services and civil registration related certificate (SKPD) . In this case the population office and civil Registration as an authorized implementing agency issued the letter. Many migrants are especially migrant students in the city of Malang who have not been taken care of and have a forthcoming information letter. Based on the issue, this research is mainly focused on the following research problems: 1) How to implement article 17 paragraph (4) of Malang City Regulation number 9 year 2015 about the implementation of population administration services and civil registration related information letter? 2) What are the obstacles and efforts made by the Department of Population and Civil registration of the city of Malang in improving the implementation of article 17 paragraph (4) of the city regulation of Malang Number 9 of 2015 about the implementation of population administration services and Civil Registry related to the registration of the forthcoming moving certificate for migrant students in Malang? This research was conducted based on empirical juridical research method with socio-juridical approach. Both primary and secondary data were analysed in qualitative descriptive method. The technique of obtaining data by interview with the population and civil Registration department and one of the migrant students, distributed questionnaires to migrant students, observations, and literature studies. Based on the discussion, it was concluded that the implementation of Article 17 paragraph (4) of Malang City Regulation Number 9 of 2015 concerning the implementation of population administration and civil registration services conducted by the population service and recording Civilian has been implemented but not maximally because the migrants are still many who have not reported, and the obstacles in the implementation of the lack of awareness of the migrant population, ignorance about the existence of local regulations Because the socialization carried out by the Dispendukcapil of Malang has not been maximized so it is necessary to further socialization and sanctions from the local regulations.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/FH/2019/266/051908363 |
Uncontrolled Keywords: | - |
Subjects: | 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law > 342.06 Executive branch of government > 342.066 Administrative procedure > 342.066 2 Public records |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Endang Susworini |
Date Deposited: | 11 Jul 2020 03:18 |
Last Modified: | 25 Sep 2020 07:42 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/174498 |
Actions (login required)
View Item |