Hilmy, Raihan (2019) Analisis Yuridis Kewenangan Pengadilan Negeri Bandung Dalam Mengadili Perkara Pembiayaan Macet Bank Syariah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 607/Pdt.G/2014/PN.Bdg). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini penulis mengangkat analisis mengenai kewenangan pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara ekonomi syariah. Secara spesifik dalam skripsi ini menganalisis kewenangan Pengadilan Negeri Bandung dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara pembiayaan macet antara perseorangan dengan Bank Syariah yang ada di dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 607/Pdt.G/2014/PN.Bdg. Berdasarkan latar belakang diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah apakah Pengadilan Negeri Bandung Apakah Pengadilan Negeri Bandung berwenang dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara pembiayaan macet antara perseorangan dengan Bank Syariah. Penelitian ini berjenis yuridis normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Sumber hukum primer dalam penulisan ini yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Keduat Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Lalu terdapat sumber data sekunder berupa literatur hukum, penelitian terdahulu (jurnal dan skripsi), dan artikel-artikel yang terkait dengan rumusan masalah. Dari hasil penelitian, penulis mendapatkan jawaban bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara pembiayaan macet antara perseorangan dengan Bank Syariah. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang telah disebutkan di atas, seharusnya perkara ini diperikssa, diadili, dan diutus oleh Pengadilan Agama.
English Abstract
In this thesis the author raises an analysis of the authority of country court in examining, adjudicating, and deciding on a sharia economic case. Specifically, this thesis analyzes the authority of Country Court Bandung in examining, adjudicating, and deciding the cases of non performing loan between individual and Shariah Bank which is in the Decision of the Country Court Bandung Number 607/Pdt.G/2014/PN.Bdg. Based on the above background, this thesis raises the formulation of the issue of whether the Bandung District Court Is the Bandung District Court authorized to receive, examine, and decide the case of non performing loan between individuals and Shariah Banks. This research is a normative juridical type, with the legal approach and analysis approach. The primary law source in this paper is the Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012, Article 49 of Law Number 50 Year 2009 concerning Second Amendment to Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts, Article 55 of Law Number 21 2008 concerning Sharia Banking, and Article 1 and Article 2 of Act Number 49 of 2009 concerning Amendments to Law Number 2 of 1986 concerning General Judiciary. Then there are secondary data sources in the form of legal literature, previous research (journals and theses), and articles related to the formulation of the problem. From the results of the study, the authors get an answer that based on the Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012, Article 55 of Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking, and 49 of Law Number 50 of 2009 concerning the Second Amendment to the Law Number 7 of 1989 concerning the Religious Courts, the Bandung District Court is not authorized to receive, examine and decide cases of non performing loan between individuals and Islamic banks. Based on the statutory regulations mentioned above, this case should be examined, adjudicated and decided by the Religious Court.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/321/051908376 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.08 Banks and insurance > 346.082 Banks |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 08 Jul 2020 06:32 |
| Last Modified: | 07 Oct 2020 03:50 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/174408 |
Actions (login required)
 |
View Item |