Efektivitas Pasal 2 Huruf B Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/Permen-Kp/2016 Tentang Larangan Penangkapan Dan/Atau Pengeluaran Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), Dan Rajungan (Portunus Pelagicus Spp.) Di Kabupaten Malang (Studi Di Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Timur)

Letsoin, Ivan (2019) Efektivitas Pasal 2 Huruf B Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/Permen-Kp/2016 Tentang Larangan Penangkapan Dan/Atau Pengeluaran Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), Dan Rajungan (Portunus Pelagicus Spp.) Di Kabupaten Malang (Studi Di Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Timur). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini difokuskan pada permasalahan masih marak terjadinya Penangkapan baby lobster di Kabupaten Malang. Padahal dalam pasal 2 huruf b Permen KP Nomor 56 Tahun 2016 penangkapan baby lobster tidak diperbolehkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empris dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan teknil pengumpulan data purposive sampling. Hasil penelitian ini adalah masih banyak penangkapan baby lobster sehingga pasal 2 huruf b Permen Kp Nomor 56 Tahun 2016 tidak efektif. Disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia di dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Kurangnya anggaran untuk melakukan pengawasan, penjatuhan sanksi pidana tidak pernah dilakukan hanya diberikan sanksi teguran dan peringatan.

English Abstract

This study focused on the problem of the still rampant occurrence of catching baby lobsters in Malang Regency. Even though Article 2 letter b of KP Candy Number 56 of 2016 catching baby lobsters is not allowed. This study uses a juridical empirical research method with a sociological juridical approach with a purposive sampling data collection technique. The results of this study are that there are still many baby lobster arrests so article 2 letter b of Ministerial Regulation No. 56 of 2016 is not effective. Due to lack of human resources in the East Java Province's Office of Maritime Affairs and Fisheries, the lack of a budget to conduct supervision, the imposition of criminal sanctions has never been carried out, only given sanctions of warning and warning.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/H/2019/263/051908361
Uncontrolled Keywords: -
Subjects: 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.07 Regulation of economic activity > 343.076 Agricultural industries
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Endang Susworini
Date Deposited: 08 Jul 2020 05:31
Last Modified: 02 Oct 2020 02:31
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/174403
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item