Implementasi Pasal 67 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Mengenai Izin Kegiatan Bantuan Bagi Korban Bencana (Studi di Dinas Sosial Kota Malang)

Herkusumaningrum, Labella Nadya (2019) Implementasi Pasal 67 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Mengenai Izin Kegiatan Bantuan Bagi Korban Bencana (Studi di Dinas Sosial Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan implementasi pasal 67 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penggulangan Bencana mengenai izin kegiatan bantuan bagi korban bencana (Studi di Dinas Sosial Kota Malang). Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi karena kegiatan bantuan bagi korban bencana di wilayah Kota Malang dengan cara pengumpulan uang atau barang yang dilakukan oleh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, maupun lembaga usaha tidak mempunyai izin edar resmi dari Dinas Sosial Kota Malang. Padahal hal tersebut seharusnya dilakukan mengingat didalam pasal 67 ayat (2) mengharuskan setiap kegiatan pengumpulan uang atau barang untuk korban bencana harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Sosial Kota Malang. Berdasarkan hal tersebut diatas, penelitian ini mengangkat rumusan masalah: (1) bagaimana implementasi pasal 67 ayat (2) Perda Kota Malang No 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengenai bantuan bagi korban bencana? (2) apa saja hambatan serta solusi dalam pasal 67 ayat (2) Perda Kota Malang No 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengenai bantuan bagi korban bencana? Untuk menjawab permasalahan diatas, penelitian yuridis empiris ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis dan Sumber data penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber yaitu pihak Dinas Sosial Kota Malang bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin dan penyebaran kuesioner kepada masyarakat yang menyumbangkan uang atau barangnya dan komunitas-komunitas di beberapa sudut Kota Malang dan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku-buku dan internet. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian kemudian dianalisis guna menjawab masalah hukum yang telah dirumuskan. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa implementasi pasal 67 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penggulangan Bencana mengenai izin kegiatan bantuan bagi korban bencana belum terimplementasi dengan baik. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan oleh pihak Dinsos sehingga masyarakat maupun komunitas yang melakukan kegiatan pengumpulan uang atau barang bagi korban bencana tetap melakukan kegiatan tersebut secara terus menerus tanpa memiliki izin selama ada bencana yang terjadi di Indonesia khususnya Kota Malang.

English Abstract

In this paper, the author raises the issue of implementation of article 67 paragraph (2) Regional Regulation of Malang City Number 1 of 2017 concerning the Implementation of Disaster Repetition regarding permits for relief activities for disaster victims (Study in the Social Service of Malang City). The choice of the theme was motivated because the aid activities for disaster victims in Malang City by collecting money or goods carried out by the community, community organizations, or business institutions did not have official distribution permits from the Malang City Social Service. Even though this should be done considering that in article 67 paragraph (2) requires that every activity of collecting money or goods for disaster victims must obtain permission from the Regional Government which in this case is the Social Service of Malang City. Based on the above, this research raises the formulation of the problem: (1) how is the implementation of article 67 paragraph (2) Perda Malang City No. 1 of 2017 concerning the Implementation of Disaster Management regarding assistance for disaster victims? (2) what are the obstacles and solutions in article 67 paragraph (2) Malang City Regulation No. 1 of 2017 concerning the Implementation of Disaster Management regarding assistance for disaster victims? To answer the above problems, this empirical juridical research uses a sociological juridical approach. The data types and sources of this study are primary data obtained through direct interviews with informants, namely the Malang City Social Service in the field of Poor Empowerment and Handling and distributing questionnaires to people who donate money or goods and communities in several corners of Malang City and secondary data obtained from legislation, official documents, books and the internet. The data that has been obtained is analyzed using a qualitative descriptive method that is by collecting data obtained from the research then analyzed to answer the legal problems that have been formulated. From the results of the research with the method above, the author obtained answers to the existing problems that the implementation of article 67 paragraph (2) Regional Regulation of Malang City Number 1 of 2017 concerning the Implementation of Disaster Reparation regarding permits for aid activities for disaster victims had not been properly implemented. This is due to the lack of socialization or counseling carried out by the Social Service to the community and the community that prior to carrying out money or goods collection activities must have marketing authorization from the Malang City Social Service so that the community and communities that collect money or goods for disaster victims remain carry out these activities continuously without permission as long as there are disasters that occur in Indonesia, especially Malang City.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2019/254/051908352
Uncontrolled Keywords: -
Subjects: 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law > 342.09 Local government
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Endang Susworini
Date Deposited: 07 Jul 2020 16:02
Last Modified: 29 Sep 2020 07:07
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/174344
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item