Implikasi Yuridis Penghentian Penyidikan Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 Ditinjau Dari Pasal 109 KUHAP

Nugroho, Agung (2019) Implikasi Yuridis Penghentian Penyidikan Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 Ditinjau Dari Pasal 109 KUHAP. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (restorative justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, dimana dalam Surat Edaran Kapolri ini memberikan pedoman bagi aparatur Kepolisian dalam menerapkan restorative justice dalam tahap penghentian penyidikan, namun penghentian penyidikan jika menerapkan keadilan restoratif berdasarkan surat Edaran Kapolri ini berimplikasi terjadinya pertentangan norma. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apakah penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 bertentangan dengan pasal 109 KUHAP?, (2) Apa implikasi yuridis adanya Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (restoraative justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana? Kemudian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis studi kepustakaan (library research) melalui penelusuran bahan hukum, dengan mempelajari dan mengutip bahan hukum dari sumber-sumber yang tersedia, yaitu berupa studi literatur diperpustakaan umum dan arsip kota Malang, perpustakaan Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (PDIH-FHUB), Peraturan perundang-undangan, serta artikel yang berkaitan dengan penghentiaan penyelidikan/penyidikan Kepolisian dan keadilan restoratif. Dari hasil penelitian dan analisis sesuai dengan metode diatas, maka penulis memperoleh hasil penelitian dan jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan yakni peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penghentian penyidikan berdasarkan pasal 109 KUHAP dan terbitnya Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana mengakibatkan pertentangan norma antara kedua aturan tersebut sehingga berimplikasi pada tidak diberlakukannya (dikesampingkan) Surat Edaran Kapolri tersebut sehingga Surat Edaran Kapolri tersebut tidak dapat dijadikan upaya penghentian penyidikan dan dapat terbukanya kesempatan praperadilan bagi pihak ketiga jika upaya penghentian penyidikan berdasarkan Surat Edaran Kapolri tersebut.

English Abstract

This research is motivated by the existence of Circular Letter of the Chief of Indonesian National Police Number SE/8/VII/2018 concerning the Implementation of Restorative Justice in the Settlement of Criminal Cases, which in the Chief of Police's Circular provides guidance for the Police apparatus in implementing restorative justice in the termination of investigations, but the termination of the investigation if implementing restorative justice based on the Chief of Police's Circular letter implies the occurrence of a norm conflict. Based on the above, this paper raises the formulation of the problem: (1) Does the termination of the investigation as stipulated in the Circular Letter of the Chief of Police Number SE/8/VII/2018 contradict article 109 of the Criminal Procedure Code ?, (2) What are the juridical implications of the Chief of Police Circular Letter SE/8/VII/2018 concerning the Application of Restorative Justice in the Settlement of Criminal Cases? Then in this study using a normative research method with a statue approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials obtained by the author will be analyzed using library research analysis techniques (library research) through searching legal materials, by studying and citing legal materials from available sources, namely in the form of literature studies in public libraries and city archives Malang, Universitas Brawijaya library, Legal Information Documentation Center of the Faculty of Law, Universitas Brawijaya (PDIH-FHUB), legislation, as well as articles relating to the termination of police investigations / investigations and restorative justice. From the results of research and analysis in accordance with the method above, the authors obtain the results of research and answers from the formulation of the problems that have been raised namely legislation governing the termination of investigation based on article 109 of the Criminal Procedure Code and the issuance of Circular Letter of the Chief of the National Police Number SE/8/VII/2018 regarding the Restorative Justice in the Settlement of Criminal Cases resulting in a norm conflict between the two rules which has implications for the imposition (excluded) of the Chief of the National Police Circular so that the Chief of Police Circular can not be used as an effort to stop the investigation and open pretrial opportunities for third parties if the effort to stop the investigation is based on the Chief of Police Circular.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2019/255/051908353
Uncontrolled Keywords: -
Subjects: 300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.05 Criminal procedure > 345.052 Criminal investigation and law enforcement
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Endang Susworini
Date Deposited: 07 Jul 2020 03:44
Last Modified: 05 Oct 2020 05:52
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/174328
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item