Pinkan, Savira Miranda Regina (2019) Kebijakan “Zero Tolerance Immigration” Amerika Serikat Ditinjau Dari Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini penulis meneliti mengenai Kebijakan “Zero Tolerance Immigration” yang dikeluarkan Amerika Serikat. Hal ini dilatarbelakangi oleh penangkapan dan sanksi pidana yang diterapkan kepada Pencari Suaka yang menyebrangi perbatasan Barat-Daya AS secara ilegal sebagai bentuk dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Sedangkan menurut Hukum Internsional, pencari suaka haknya dilindungi oleh Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi. Rumusan masalah dalam penelitian ini berupa: 1)Apakah kebijakan “Zero Tolerance Immigration” dapat dibenarkan menurut Protokol Pengungsi 1967. 2) Bagaimana implikasi yuridis kebijakan “Zero Tolerance Immigration” terhadap pencari suaka? Jenis penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan historis. Dalam penelitian ini untuk pengumpulan bahan hukum baik itu bahan hukum primer maupun sekunder, peneliti menggunakan Studi Kepustakaan dan Internet. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh oleh penulis akan dianalisis guna memperoleh jawaban atas rumusan masalah diatas. Hasil penelitian menjelaskan bahwa setelah dianalisis secara yuridis, Kebijakan “Zero Tolerance Immigation” tidak dapat dibenarkan menurut Protokol Pengungsi 1967. Kebijakan Zero Tolerance Immigration tidak dapat diklasifikasikan sebagai “tindakan sementara” menurut Pasal 9 konvensi, serta secara prosedural telah melanggar prinsip non-penalization dan family unity. Adapun Impilkasi yuridis yang ditimbulkan oleh kebijakan ini terhadap pencari suaka yang menyebrang secara ilegal, yakni tidak di prosesnya permohonan status pengungsi oleh pemerintah AS terhadap pencari suaka, yang mengakibatkan pencari suaka tersebut tidak dapat menikmati perlindungan dan hak yang telah diatur dalam Protokol Pengungsi 1967.
English Abstract
In this thesis the author analyzes the "Zero Tolerance Immigration" Policy issued by the United States. The choice of theme was motivated by the arrest and and criminal penalty charges towards Asylum Seekers who crossed the US Southwest border illegally, as a form of implementing the policy. Whereas according to the International Law, asylum seekers are protected by the 1951 Convention and 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees. Based on the above, this research raises the formulations of the problem as follows: 1) Can the "Zero Tolerance Immigration" policy be justified according to the 1967 Protocol Relating to the status Refugee. 2) What are the juridical implications of the "Zero Tolerance Immigration" policy on asylum seekers?. The method of writing used in this thesis is a normative juridical method, using legislative approach, conceptual approach, and historical approach. Primary and secondary legal materials obtained from both literature and internet study by the author will be analyzed in order to obtain answers to the above problem formulations. The results of the study indicated that after being judicially analyzed, the "Zero Tolerance Immigration" Policy could not be justified according to the 1967 Protocol Relating to the status of Refugee. The reasons being, that the “Zero Tolerance Immigration Policy” does not fall under the classification of "Provisional Measures" stated at Article 9 of the convention, the procedure of the Policy also violated the principle of non-penalization and family unity implied in the Convention and Protocol. As a result, the juridical implication caused by this policy is that the .U.S government did not process the refugee status request of any asylum seeker who had to cross ilegally, resulting in asylum seeker being unable to enjoy the protection and rights set out in the 1967 Protocol.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/277/051908396 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law > 342.08 Jurisdiction over persons > 342.083 Citizenship and nationality |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 03 Jul 2020 08:36 |
| Last Modified: | 29 Sep 2020 05:37 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/174264 |
Actions (login required)
 |
View Item |