Ariandini, Revina (2019) Analisis Peraturan Walikota Bontang Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Penyelenggaraan Izin Usaha Toko Modern Minimarket Dalam Perspektif Persaingan Usaha. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penelitian ini diketahui bagaimana pentingnya mengenai persaingan usaha sehat yang terjadi ditengah pelaku usaha. Persaingan usaha sendiri telah diatur didalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Peraktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.. sehingga Penulis Menganalisa Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Penyelenggaaan Izini Usaha Toko Modern Minimarket dimana Peraturan Walikota inilah yang menjadi dasar pengaturan pendiriannya Toko Modern dan Minimarket di Kota Bontang Dalam proses pengaturan tentu saja tidak dapat hanya memperhatikan beberapa aspek saja, khsusnya mengenai kegiatan usaha. Di dalam melakukan kegiatan usaha tidak dapat dipungkiri akan terjadinya persaingan, dan bahkan ada kemungkinan terjadinya persaingan yang tidak sehat. Dan dengan adanya Komisi Persaingan Usaha ini sebagai bukti bahwa di Indonesia memiliki kepedulian yang cukup akan terjadinya persaingan usaha yang sehat. Dan bahkan produk hukum yang dikeluarkan oleh Komisi Persaingan Usaha ini pun dapat dijadikan sebagai landasan analisa suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan/ Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/ Peraturan Kebijakan di Sektor Ekonomi. Prinsip yang ada pada persaingan usaha pun tidak luput dapat di jadikan sebagai bahan pertimbangan kesesuaian dengan persaingan usaha yang sehat. Selain itu peraturan yang lebih tinggi yaitu Praturan Presiden selanjut Kementrian Perdagangan pun juga turut mengatur bagaimana terjadinya suatu kegiatan usaha. Dan sudah semestinya peraturan yang berada pada dibawah tingakatan selanjutnya turut mengikuti peraturaan atau menyesuaikan dengan peraturan diatasnya, dan di sesuaikan dengan keadaan di wilayanya. Setelah melakukan analisa diteemukan bahwa didalam Peraturan Walikota tersebut belum sepenuhnya dapat dikatakan sebagai pengaturan yang sesuai dengan persaingan yang sehat dimana dari Peratura Walikota tersebut diemukan bahwa perlindungan hanya difokuskan kepada pelaku usaha kecil sehingga potensi terjadinya Entry Barrier di tengah pelaku usaha modrn hingga waralaba rawan terjadi.
English Abstract
In this study, it is known how important it is regarding fair business competition that occurs in the midst of business actors. Own business competition has been regulated in Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition. So the Author Analyzes Mayor Regulation Number 52 of 2014 concerning Arrangement and Implementation of Modern Minimarket Izini Business Stores where the Mayor Regulation is the basis of regulation the establishment of a Modern and Minimarket Shop in Bontang City In the regulatory process, of course, one cannot only pay attention to a number of aspects, especially regarding business activities. In conducting business activities there is no denying that competition will occur, and there is even the possibility of unfair competition. And with the existence of the Business Competition Commission as evidence that in Indonesia there is sufficient concern for fair business competition. And even the legal products issued by the Business Competition Commission can be used as a basis for analyzing a Draft Legislation / Draft Regulations on Policies or Regulations / Regulations / Regulations in the Economic Sector. The principles that exist in business competition are also not escaped can be used as material for consideration of conformity with fair business competition. Besides the higher regulations, namely the Presidential Regulation, the Ministry of Trade will also regulate the occurrence of business activities. And the rules that should be under the next level should also follow regulations or adjust to the rules above, and be adjusted to the conditions in the region. After carrying out the analysis it was found that in the Mayor's Regulation it could not be fully stated as an appropriate regulation in which the Mayor stated that protection was only focused on small business actors so that the potential for the Entry Barrier among modern business people to vulnerable franchises occurred.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/287/051908406 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.07 Regulation of economic activity > 343.072 Unfair practices > 343.072 1 Antitrust law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 03 Jul 2020 07:44 |
| Last Modified: | 02 Oct 2020 02:17 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/174253 |
Actions (login required)
 |
View Item |