Fauziah,, Jihan Azmi Nayla (2019) Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 Oleh Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Studi di Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Sidoarjo). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Implementasi kebijakan merupakan suatu pelaksanaan, ataupun tindakan kebijakan/program yang dilakukan oleh sekelompok individu yang telah disusun dan direncanakan secara rinci dan cermat. Implementasi Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2013 merupakan salah satu pelakasanaan implementasi berupa upaya perlindungan pemerintah Indonesia kepada Tenaga Kerja Republik (TKI). Upaya Perlindungan yang diberikan berupa memberikan pembekalan terhadap TKI sebelum masa penempatan hingga memberikan perlindungan terhadap TKI pada saat masa penempatan dan purna penempatan. Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk melindungi TKI yang bekerja di luar negeri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo, sedangkan situsnya berada di Kantor P4TKI Kabupaten Sidoarjo. Sumber datanya primer diperoleh dari beberapa wawancara dari informan yang berkaitan, sedangkan data sekundernya diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri, dan beberapa alat penunjang seperti pedoman wawancara, dan alat bantu lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2013 dirumuskan melalui beberapa tahap, dengan menggunakan tahapan menurut George C. Edward, yaitu: (1) Komunikasi (2) Sumber daya; (3) Disposisi; (4) Birokrasi. Selain itu selama pelaksanaan tersebut, terdapat pula faktor yang paling dominan dalam terlaksananya implementasi peraturan tersebut, yakni 1) Komunikasi yang baik. Dengan Intensifitas komunikasi dan koorndinasi dengan beberapa instansi terkait haruslah di tambah dan terus dijaga dengan baik, terutama hubungan antara pihak P4TKI Sidoarjo dengan pihak Perwakilan RI di luar negeri dalam pemberian informasi mengenai apa saja yang terjadi dengan TKI di negara penempatannya. Karena factor komunikasi merupakan factor yang paling dominan dalam pelaksanaan proses implementasi peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2013 yang juga memiliki dampak yang positif.
English Abstract
Implementation of the program is an implementation, or action policies / programs conducted by a group of individuals who have been prepared and planned in detail and carefully to achieve the goals to be achieved. Implementation of Government Regulation No.3 of 2013 is one of the implementation of implementation in the form of efforts to protect the Indonesian government to Republican Workers (TKI). The safeguards provided are in the form of giving debriefing to Indonesian migrant workers prior to the placement period to provide protection for Indonesian migrant workers at the time of placement and after placement. This Government Regulation aims to protect Indonesian migrant workers who work abroad. This research uses descriptive research type with qualitative approach located in Sidoarjo regency, while the site is in P4TKI office. Primary data sources were obtained from interviews from related informants, while secondary data were obtained from documents relating to the research topic. Data collection techniques through interviews and documentation. While the research instrument is the researcher himself, and some supporting tools such as interview guides, and other aids The results showed that the Implementation of the Implementation of Government Regulations no.3 th. 2013 was formulated through several stages, using stages according to George C. Edward, namely: (1) Communication (2) Resources; (3) Disposition; (4) Bureaucracy. In addition, during the implementation, there were also the most dominant factors in implementing the regulation, namely 1) Good communication. The intensification of communication and coordination with related institutions must be added and maintained properly, especially the relationship between the parties of P4TKI Sidoarjo and the Indonesian Representatives abroad in providing information about what happened to Indonesian migrant workers in their country of placement. Because the communication factor is the most dominant factor in implementing the implementation of government regulation no. 3 of th. 2013 which also has a positive impact.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2019/333/051906329 |
| Uncontrolled Keywords: | Administrasi publik, kebijakan publik, implementasi-Public administration, public policy, implementation |
| Subjects: | 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.3 Executive management |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 15 Oct 2020 14:40 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 07:13 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/173566 |
Preview |
Text
Jihan Azma Nayla Fauziah.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |