Aprilliani, Nadya (2019) Formulasi Regulasi Penyiaran Goes To Digital Dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial (Studi Pada Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Formulasi Regulasi merupakan proses pembentukan peraturan-peraturan di ruang lingkup pemerintahan. Regulasi penyiaran televisi digital diatur dalam Peraturan Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika No. 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free to Air). Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan upaya dalam mewujudkan penyelenggaraan penyiaran televisi digital yang bertujuan untuk pengefisiensi spektrum kanal agar dapat dipakai untuk kepentingan masyarakat lainnya, seperti peringatan dini kebencanaan dan penguatan sinyal internet. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, sedangkan situs penelitiannya pada Subdirektorat Iklim Usaha Penyiaran dan Subdirektorat Pelayanan Televisi. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dari informan berkaitan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan instrumen penelitian adalah peneliti, dan beberapa alat penunjang seperti pedoman wawancara, dan alat bantu rekaman seperti handphone. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa formulasi regulasi penyiaran digital yang dirumuskan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memenuhi teori dari proses formulasi kebijakan oleh William N. Dunn dalam buku Pengantar Analisis Kebijakan Publik yang diterjemahkan oleh Samodra Wibawa (2003) yaitu: (1) Proses Pengkajian Kebijakan, (2) Proses Analisis Kebijakan, (3) Proses Formulasi Kebijakan, (4) Proses Komunikasi Kebijakan. Selain itu, peneliti menemukan beberapa upaya yang telah dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mempercepat terselenggaranya televisi goes to digital serta hambatan yang dihadapi dalam memformulasikan regulasi televisi goes to digital dan penyiaran multipleksing melalui sistem terestrial.
English Abstract
Regulation formulation is the process of manifest regulations in the scope of government. The regulation of digital television broadcasting is regulated in the Minister of Communication and Information Minister Regulation No. 22 of 2011 concerning the Implementation of Terrestrial Digital Television Broadcasting fixed receipts are not paid (Free to Air). The Ministry of Communication and Informatics is making efforts in realizing the implementation of digital television broadcasting which aims to streamline the channel spectrum so that it can be used for other public interests, such as early warning of disaster and strengthening of internet signals. Research conducted by the author uses a type of research descriptive with a qualitative approach at the Ministry of Communication and Information, while the research site is in the Subdirectorate of Broadcast Business Climate and Subdirectorate of Television Services. The source of primary data is obtained through interviews from related informants, while secondary data is obtained through documents relating to the topic of research. Data collection techniques were obtained through interviews and documentation. While the research instruments are researchers, and several supporting tools such as interview guidelines, and recording aids such as mobile phones. The results of this study indicate that the formulation of digital broadcasting regulations formulated by the Ministry of Communication and Informatics has fulfilled the theory of the policy formulation process by William N. Dunn in the book Introduction to Public Policy Analysis translated by Samodra Wibawa (2003), is: (1) Policy Assessment Process , (2) Policy Analysis Process, (3) Policy Formulation Process, (4) Policy Communication Process. In addition, the researchers found several efforts that have been made by the Ministry of Communication and Information in accelerating the implementation of television goes to digital and the obstacles faced in formulating television regulations goes to digital and multiplexing broadcasting through terrestrial systems.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2019/25/051906014 |
| Uncontrolled Keywords: | Formulasi, Kebijakan, Penyiaran digital, dan Regulas, Formulation, Policy, Digital Broadcasting, and Regulation |
| Subjects: | 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.3 Executive management > 352.38 Information management |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 05 Aug 2020 07:29 |
| Last Modified: | 28 Oct 2021 02:51 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/172720 |
Preview |
Text
NADYA APRILLIANI (2).pdf Download (6MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |