Maulana, Ilham Nur Hanifan (2019) Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pada Proses Musrenbang Kecamatan Blimbing Kota Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Agenda sinkronisasi perencanaan pembangunan merupakan persoalan krusial dalam rangkaian proses pembangunan di daerah. Kebutuhan untuk memastikan mekanisme sinkronisasi dalam proses perencanaan berjalan dengan baik menjadi penentu sinergitas antar sektor dan antar pelaku pembangunan. Di berbagai daerah persoalan tidak berjalannya sinkronisasi adalah akibat dari sentimen unit dan egoisme sektoral, yang tidak berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas. Menurut kajian teori yang dilakukan, masalah sinkronisasi ini sebenarnya bisa diatasi dengan melembagakan koordinasi dan komunikasi yang efektif dalam seluruh tahapan perencanaan pembangunan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Blimbing Kota Malang yang dengan menelaah usulan kegiatan pembangunan di sebelas kelurahan selama tahun 2018. Fokus usulan yang ditelaah sinkronisasinya adalah khusus pada jenis usulan dalam bidang PUPR. Obyek usulan ini dipilih dengan pertimbangan, seluruh kelurahan yang menjadi obyek penelitian menempatkan sektor PUPR sebagai preferensi paling tinggi nilai usulan dan volume kegiatan yang diusulkan. Mekanisme sinkronisasi yang dilakukan di Kecamatan Blimbing menunjukkan telah sesuai dengan kaidah regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam proses penelitian terhadap sinkronisasi telah menghasilkan lima model sinkronisasi yaitu (a) kegiatan pembangunan yang direalisir dan didanai sesuai usulan (b) kegiatan pembangunan yang direalisir dan didanai lebih rendah dari usulan (c) kegiatan pembangunan yang direalisir dan didanai lebih tinggi dari usulan (d) usulan pembangunan yang tidak direalisir atau ditolak (e) kegiatan pembangunan baru yang didanai tetapi tidak pernah ada usulan. Pengumpulan data pada saat penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan olah triangulasi. Data dihimpun dengan menggunakan instrumen panduan wawancara kemudian direkam secara digital dan ditranskripsi sebagai bahan analisis. Disamping itu juga digunakan data sekunder berupa arsip untuk melakukan telaah berkas Musrenbang di wilayah Kecamatan Blimbing. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara diskriptif kualitatif. Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah interactive model Miles, Huberman, dan Saldana. Penelitian ini menemukan bahwa faktor penentu keberhasilan sinkronisasi lebih banyak ditentukan oleh perpaduan inisiatif yang tumbuh dari bawah dan atas. Diantara hasil sinkronisasi yang dapat dirasakan oleh masyarakat, bahwa sejumah program-program yang diusulkan oleh masyarakat mampu direalisasikan dengan disertai swadaya masyarakat yang besar. Dari penelitian ini dapat dijadikan pelajaran bahwa proses sinkronisasi dalam pembangunan di daerah dapat ditingkatkan efektivitasnya jika prakarsa dan semangat sinkronisasi itu dapat ditumbuhkan secara bersamaan antara pelaku pembangunan dari pemerintah dan dari masyarakat. Sinkronisasi perencanaan adalah salah satu alternatif strategi untuk meningkatkan efektivitas pembangunan.
English Abstract
The synchronization agenda of development planning is a crucial issue in the range of regional development processes. Synchronization mechanism is needed to ensure a planning process can be run smoothly in attempt to determine synergy of development sectors and actors. In several regions, non-functional synchronization were consequences of unit sentiment and sectoral egoism which is not aimed to achieve a broader development goals. According to the latest theoretical study, synchronization problem can be solved by institutionalizing effective coordination and communication at all stages of development planning. This research was conducted in Blimbing sub-district, Malang City, by analyze the proposed development activities document at eleven villages in 2018. Focusing on Public Works and Spatial Planning sector proposals. The purpose of these proposals has been carefully selected and Public Works and Spatial Planning sector was the highest preferred proposal over eleven villages. The synchronization mechanism in Blimbing Sub-district shows that it is suited with government regulation. The research processes about synchronization generates five models of synchronization consist (a) realized development activities and funded under the proposal; (b) development activities that have been realized and funded lower than the proposal; (c) development activities realized and funded that are higher than the proposal; (d) rejected develompent proposals (e) new funded development activities although it is never proposed. Data collection of this research was collected through observation, in-depth interviews and triangulation. All data is collected using interview guide where digitally recorded and transcribed as analytical material. Otherwise secondary data is also used as an archives to study Musrenbang files in the Blimbing sub-district. Then data was analyzed qualitatively. The data analysis method used by the author is the interactive model by Miles, Huberman and Saldana. This study showed that the determining factors for successfully synchronization were largely determined by the combination of initiatives that grew from the bottom up. Among the results of synchronization that can be felt by the community, a number of programs proposed by the community can be realized, accompanied by great self-help from the community. From this research it can be used as a lesson that the synchronization process in regional development can be increased if the initiative and the spirit of synchronization can simultaneously grow between governmental and community development actors. Scheduling synchronization is an alternative strategy to improve development effectiveness.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2019/149*/051906096 |
| Uncontrolled Keywords: | Sinkronisasi pembangunan, Perencanaan pembangunan, Musrenbang, Development synchronization, Development planning, Musrenbang |
| Subjects: | 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.1 Jurisdictional levels of administration > 352.14 Local Administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 04 Nov 2020 02:20 |
| Last Modified: | 28 Oct 2021 07:42 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/172663 |
Preview |
Text
Ilham Nur Hanifan Maulana (2).pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |