Budiono, Rohmat (2018) Pengaturan Urusan Agama Oleh Pemerintah Daerah Melalui Peraturan Daerah Atau Peraturan Sejenis Lainnya Di Indonesia. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Tesis ini membahas mengenai fenomena pengaturan urusan agama yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pada dasarnya Indonesia sebagai negara kesatuan yang menerapkan sistem otonomi memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan rumah tangga daerahnya secara mandiri. Namun sesuai amanah konstitusi dalam Pasal 18 ayat (5) bahwa pemerintahan daerah dalam menjalankan otonomi seluas-luasnya memiliki batasan yang tidak boleh dicampurinya yaitu urusan yang oleh undang-undang telah ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Selanjutnya melalui Pasal 9 dan 10 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditentukan dan disebutkan klasifikasi dan jenis urusan pemerintahan absolut yang secara penuh kewenangannya menjadi milik Pemerintah Pusat. Salah satu urusan pemerintahan absolut tersebut adalah urusan agama. Sehingga berdasarkan uraian ini maka Pemerintah Daerah tidak mimiliki kewenangan dalam bidang urusan agama. Meskipun secara yuridis normatif urusan agama merupakan salah satu jenis urusan pemerintahan absolut, namun selama ini pengalaman di lapangan menunjukan adanya indikasi-indikasi bahwa Pemerintah Daerah juga tampak menjalankan kewenangan dalam urusan agama tersebut. Indikasi yang dimaksud di sini adalah tindakan-tindakan Pemerintah Daerah yang melakukan pengaturan baik malalui Perda, Perkada, Keputusan ataupun juga melalui peraturan kebijakan seperti Surat Edaran (SE) tentang urusan keagamaan. Inilah indikator yang menjadi pokok bahasan utama selanjutnya dalam tulisan ini yaitu berupa fenoma pengaturan urusan agama melalui peraturan daerah dan peraturan sejenis lainnya. Pada bagian akhir penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan urusan agama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui produk hukum daerah baik Perda atau peraturan sejenis lainnya merupakan upaya menjalankan salah satu tugas Kepala Daerah yaitu untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Akan tetapi koridor pengaturan urusan agama oleh Pemerintah Daerah haruslah tetap sesuai dan berpegang pada tiga kriteria penentuan pembagian atau distribusi urusan pemerintahan yaitu; eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi agar tidak menyalahi semangat undang-undang pemerintahan daerah.
English Abstract
This thesis discusses the phenomenon regarding the management of religious affairs by Local Governments. Principally, Indonesia as a unitary state that implements the autonomy system giving authority to regions to take care of their home affairs independently. However, in line with the constitution in Article 18 Paragraph (5) stating that the local governments, in terms of running the autonomy, should have an understanding that there is a scope in which the regional regulation must not interfere with central government affairs. Moreover, Article 9 and 10 of Law Number 23 of 2014 on Local Governments states and classifies that sort of absolute government affairs are within the authority of a central government, in which one of the absolute government affairs includes religious affairs. Therefore, it is concluded that local governments do not hold any authority of religious affairs. Despite the fact that religious affairs are part of absolute government affairs normatively and juridically, in reality, local governments seem to work with the authority of the religious affairs. For example, the local governments are involved in the management of regional regulation, regulation of local head, decree, or any form of managing policy by means of circular letter regarding religious affairs. This study is focused mainly on such a form of involvement, followed by the discussion on the phenomenon of religious affairs by means of regional regulation and other related regulations. In the last section of this research, it is concluded that the management of religious affairs done by local governments through the legal regional products such as regional regulation and other related regulations are measures taken by the Regional Heads to achieve peace and orderliness of the societies. However, the management of religious affairs by the local governments should always comply with three criteria of distribution: externality, accountability, and efficiency to avoid any risk of disobeying the law of local governments.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/342.09/BUD/e/2018/041809368 |
| Uncontrolled Keywords: | LOCAL GOVERNMENT--LAW AND LEGISLATION |
| Subjects: | 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law > 342.09 Local government |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 05 Sep 2019 06:50 |
| Last Modified: | 05 Sep 2019 06:50 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/172431 |
Actions (login required)
 |
View Item |