Naibaho, Agnes Widiawaty (2019) Peran Pemerintah Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Malang (Studi Pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Tindak Kekersan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu tindak kekerasan yang paling banyak terjadi dan selalu meningkat setiap tahunnya di Kota Malang. Pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam upaya perlindungan dan penghapusan tindak kekerasan sangat dibutuhkan perannya. Oleh sebab itu, pemerintah Kota Malang melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak berupaya melaksanakan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualititatif yang dibatasi oleh dua fokus penelitian, yaitu (1) Untuk menganalisis bagaimanakah peran pemerintah dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga pada P2TP2A Kota Malang, dan (2) Faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi P2TP2A dalam proses penanganan tindak dan korban kekerasan dalam rumah tangga. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan sumber data berupa informan, dokumen, dan peristiwa. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data model interaktif Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian ini adalah peran pemerintah melalui P2TP2A dilihat dari peran pemerintah sebagai regulator yaitu adanya aturan maupun regulasi yang terkait perlindungan korban dan melandasi kegiatan perlindungan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu adanya ketersediaan sarana, prasarana, dan SDM yang mendukung proses penanganan korban kekerasan. Peran pemerintah sebagai pelaksana itu sendiri, yaitu layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, hingga pemulangan korban ke lingkungannya. Peran pemerintah sebagai koordinator yaitu, berjejaring dan menjalin koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti OPD, LSM, dan masyarakat itu sendiri. Kemudian faktor pendukung dalam pelaksanaan penanganan dan perlindungan korban KDRT adalah kerjasama yang baik antar organisasi perangkat daerah, keterlibatan masyarakat, peran atasan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah klien atau korban yang tidak mau terbuka, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran yang kurang memadai, keterbatasan sarana transportasi, dan kasus diluar jangkauan.
English Abstract
Actions of violence in the household (domestic violence) is one of the most common acts of violence and always increases every year in the city of Malang. The government has obligations and responsibilities in efforts to protect and eliminate acts of violence which are very much needed. Therefore, the City of Malang government through the Integrated Service Center for the Protection of Women and Children seeks to implement the protection of women and children victims of violence. This research uses descriptive research with a qualitative approach that is limited by two research focuses, namely (1) To analyze how the role of government in handling cases of domestic violence in Malang P2TP2A, and (2) supporting factors and inhibiting factors faced by P2TP2A in the process of handling acts and victims of domestic violence. The type of data used in this study is primary data and secondary data. In conducting this research, the authors use data sources such as informants, documents, and events. Data collection techniques are through interviews, documentation, and observation. While the data analysis techniques used are interactive data model analysis of Miles dan Huberman. The results of this study are the role of the government through P2TP2A seen from the role of the government as a regulator, namely the existence of rules and regulations related to victim protection and underlying protection activities with the issuance of Malang City Regional Regulation Number 12 of 2015 concerning the protection of women and children victims of violence. The role of the government as a facilitator is the availability of facilities, infrastructure, and human resources that support the process of handling victims of violence. The role of the government as the implementer itself, complaints services, health rehabilitation, social rehabilitation, and the return of victims to their environment. The role of the government as a coordinator is to network and establish coordination with various related parties, such as OPD, NGOs, and the community itself. Then the supporting factors in the implementation of handling and protecting victims of domestic violence are good cooperation between regional apparatus organizations, community involvement, the role of superiors. While the inhibiting factors are clients or victims who do not want to be open, limited human resources, inadequate budget, limited means of transportation, and handling cases out of reach.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2019/284/051906232 |
| Uncontrolled Keywords: | Peran Pemerintah, Perlindungan Perempuan Anak, Pemerintah Kolaboratif, Keseteraan Gender, Kekerasan Dalam Rumah Tangga-Role of Government, The Protection of Women and Children, Collaborative Governance, Gender Equality, Domestic Violence |
| Subjects: | 300 Social sciences > 353 Specific fields of public administration > 353.5 Public administration of social warfare > 353.53 Programs directed to groups of people > 353.535 Women |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 04 Nov 2020 12:12 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 07:51 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/172004 |
Preview |
Text
Agnes Widiawaty Naibaho.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |