Ayuni, Nur Fatihana (2019) Tata Kelola Pemerintahan Yang Kolaboratif (Collaborative governance) Dalam Penyelenggaraan Layanan Publik (Studi Kasus Pada Program SMART Health di Kelurahan Kepanjen, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penyakit tidak menular merupakan satu dari sekian penyakit yang menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Sementara kesehatan merupakan suatu hak bagi setiap warga Negara hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H. Program SMART Health merupakan suatu inovasi dalam pelayanan kesehatan khususnya pada pencegahan dini risiko penyakit jantung, yang diantaranya diujicobakan di Kelurahan Kepanjen. Pelaksanaan program SMART Health dalam praktiknya juga bukan merupakan hal yang mudah. Oleh karena itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dalam menyukseskan hal tersebut. Untuk menganalisis proses kolaborasi tersebut, maka digunakan Teori dan Konsep Collaborative governance dengan menggunakan model yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2007:543-571). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, serta menganalisis proses kolaborasi yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan program SMART Health di Kelurahan Kepanjen, Kabupaten Malang. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Sumber data yang diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Kepanjen, Kabupaten Malang dan Situs penelitian dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Puskesmas Kepanjen, Ponkesdes Kepanjen, Posbindu PTM Kelurahan Kepanjen. Sementara, teknik analisis data yang digunakan adalah model studi kasus tunggal Yin (2013). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Malang telah melakukan tata kelola pemerintahan kolaboratif (collaborative governance) yang efektif dengan aktor swasta, masyarakat dalam melaksanakan program SMART Health. Hal ini ditandai dengan adanya kegiatan rutin Posbindu PTM, adanya kegiatan musyarawah dan evaluasi. Dikeluarkannya Maklumat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang juga sebagai komitmen yang dibentuk dalam pelaksanaan program SMART Health. Penelitian ini juga menemukan adanya faktor pendukung dan penghambat dalam collaborative governance. Oleh karena itu, penelitian ini juga berupaya memberikan saran terkait hal tersebut.
English Abstract
Uninfection diseases are one of the many diseases that are the highest cause of death in Indonesia. While health is a right for every citizen of that country in accordance with the Undang-Undang Dasar 1945 article 28. SMART Health program is an innovation in health services especially in the early prevention of the risk of heart disease, which among them is tested in Kepanjen village. The implementation of SMART Health program in practice is also not an easy matter. Collaborative governance is therefore needed to make this a success. To analyze the collaboration process, theory and concept is Collaborative Governance used by using the model proposed by Ansell and Gash (2007: 543-571). This study aims to describe and analyze the collaboration process carried out by the government in the implementation of SMART Health program in Kepanjen Village. The type of research used is descriptive with a qualitative approach. Data sources obtained from primary and secondary data. The technique of collecting data is done by interviews, observation, and documentation. The location of the study was conducted in Kepanjen Village, and the research site was carried out by the Malang District Health Office, Kepanjen Health Center, Ponkesdes, Posbindu PTM Kepanjen Village. Meanwhile, the data analysis technique used is a single case study model Yin (2013). The results of this study indicate that the Malang District Health Office has carried outcollaborative governance effectively with privat actors, communities in implementing SMART Health program. This is indicated by the existence of routine activities of Posbindu PTM, the existence of consensus activities and evaluation. The announcement of the Declaration from the Malang District Health Office was also a commitment established in the implementation of SMART Health prgoram. This study also found the existence of supporting and inhibiting factors in collaborative governance. Therefore, this study also seeks to provide suggestions regarding this matter.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2019/278/051906226 |
| Uncontrolled Keywords: | Collaborative governance, SMART Health |
| Subjects: | 300 Social sciences > 353 Specific fields of public administration > 353.6 Public administration of health services > 353.628 General forms of control |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 23 Oct 2020 17:06 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 07:54 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/171997 |
Preview |
Text
Nur Fatihana Ayuni.pdf Download (4MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |