Makakombo, Vindy (2018) Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pencantuman Klausula Baku Dalam Jasa Parkir. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pencantuman klausula baku dalam karcis parkir yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pengelola parkir dilarang oleh Pasal 18 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen mengatur dengan jelas larangan pencantuman klausula baku bagi pelaku usaha. Pasal 18 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa; “pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.” Namun, pencantuman klausula baku dalam karcis parkir yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen masih ditemukan. Di Kota Manado klausula baku dalam karcis yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pengelola parkir masih ditemui disalah satu tempat parkir swasta di Kota Manado yang dikelola oleh PT. X di Kota Manado, hal itu menimbulkan permasalahan hukum. pencantuman klausula baku itu mengakibatkan konsumen tidak mendapatkan haknya sebagaimana diatur dalam undang-undang sehingga diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap konsumen. Melalui Penelitian Hukum Empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. sehingga penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dua hal yang menjadi objek penelitian yaitu: 1). Mengapa PT. X di Kota Manado masih mencantumkan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? 2). Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen atas akibat hukum pencantuman klausula baku dalam jasa parkir pada PT. X di Kota Manado? Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama: alasan pencantuman klausula baku oleh PT. X di Kota Manado Alasan pencantuman klausula baku dalam karcis parkir PT. X di Kota Manado ada 2 yaitu alasan yuridis dan non yuridis. Kedua alasan ini merupakan kebijakan perusahaan, alasan yuridis PT. X di Kota Manado mencantumkan klausula baku dalam karcis parkirnya berdasarkan pada aturan perusahaan induk di Jakarta yang dahulunya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 tahun 1999 tentang Perparkiran yang kemudian sudah diganti dengan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran yang kemudian aturan ini tidak dapat diberlakukan di Kota Manado. Alasan non yuridis pencantuman klausula baku dalam karcis pakir PT. X di Kota Manado yang merupakan kebijakan perusahaan juga yaitu alasan untuk membebaskan tanggung jawabnya, terlihat pada kalimat dalam karcis parkirnya yang menyatakan bahwa “kehilangan dan kerusakan tanggung jawab pemilik tidak ada pergantian apapun”. Kedua: iii Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen penggunga jasa parkir PT X di Kota Manado memberikan perlindungan hukum preventif berupa upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kerugian terhadap konsumen. Namun, perlindungan hukum preventif yang diberikan PT. X di Kota Manado belum efektif karena masih terjadi kerugian terhadap konsumennya. Perlindungan hukum represif menjadi alternatif terakhir konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum yaitu upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Namun di Kota Manado belum ada konsumen yang membawah kasus kerugian yang dialaminya ke ranah pengadilan.
English Abstract
The provision of standard clause written on parking ticket which implies that delegating the responsibility of parking service is prohibited by Article 18 Paragraph 1 letter a of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. This Article clearly regulates the prohibition of standard clause provision by businessmen. Article 18 Paragraph 1 letter a of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection states that whoever involved in a business providing goods and services sold are prohibited to make or provide standard clause on any documents and/or agreements when the statement of delegating responsibility is contained therein. However, the provision of standard clause is still commonly found although it does not comply with Article 18 Paragraph 1 letter a of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. The provision of the clause found in one of parking area in Manado triggers legal issue. This provision leads to the situation in which consumers lose their right as regulated in the law, thus legal protection needs to be provided. With empirical measure supported by socio-legal approach, this research is aimed to investigate 1) why does PT. X in Manado provide standard clause which is against the Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection? 2) How is the legal protection provided for consumers regarding legal consequence of standard clause provision of parking service of PT. X in Manado? The research result reveals that the standard clause provision on parking ticket is due to juridical and non-juridical reasons. These two reasons are within the policy of the company. In terms of juridical reason, this standard clause provision is based on the regulation set by the company headquarter located in Jakarta, in which the regulation complied with Regional Regulation of DKI Jakarta Number 5 of 1999 on Parking which was then amended to Regional Regulation of DKI Jakarta Number 5 of 2012 on Parking; this regulation does not apply in Manado. The nonjuridical reason is that PT. X is not willing to be responsible for any theft or damage of parked vehicles, which is clearly stated on the parking ticket “any damage or theft caused to parked vehicles is fully the responsibility of owners and no compensation shall be provided by the company”. Secondly, the legal protection is provided by PT. X in Manado by encouraging the visitors to be more careful with their parked vehicles. Such a preventive action is not seen effective since there is still loss caused to the consumers. As a consequence, repressive legal protection can be proposed as the last choice to provide legal protection for consumers in which the case is encouraged to be settled in court although it is true that there is no single related-case has ever been brought to court.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/343.071/MAK/p/2018/041805789 |
| Uncontrolled Keywords: | CONSUMERS--LEGAL PROTECTIONS |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.07 Regulation of economic activity > 343.071 Consumer protection |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 13 Aug 2019 07:24 |
| Last Modified: | 13 Aug 2019 07:24 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/171329 |
Actions (login required)
 |
View Item |