-, Laksminarti (2017) Pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Keterpaduan dan Keadilan Ekologis dalam Pembangunan Nasional. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Hukum mempunyai fungsi sebagai pengarah pembangunan nasional. Hukum Penataan Ruang (UUPR), pada tataran filsafati hakekatnya untuk pengaturan rencana tata ruang, prosedur dan mekanisme untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan menggunakan konsep pembangunan nasional yang berbasis pada keberlanjutan ekologis, memerlukan dukungan adanya kepastian hukum dalam pengaturan rencana tata ruang. Problematika teoretisnya, dalam konteks pembangunan UUPR dikalahkan oleh kepentingan ekonomi, sedangkan problematika yuridisnya adalah adanya kekaburan makna dan ketidakjelasan norma (Vague Norm) dalam UUPR sehingga mengakibatkan problematika sosiologis, adanya banjir, tanah longsor, kemacetan lalu lintas, perumahan kumuh, penggusuran, dan lain sebagainya. Permasalahan yang dikaji dalam disertasi, yaitu: pertama, Apa makna rencana tata ruang wilayah yang berbasis keterpaduan dan keadilan ekologis dalam pembangunan nasional? Kedua, Bagaimana rencana tata ruang wilayah yang berbasis keterpaduan dan keadilan ekologis dalam pembangunan nasional? Ketiga, Bagaimana formulasi pengaturan rencana tata ruang wilayah yang berbasis keterpaduan dan keadilan ekologis dalam pembangunan nasional? Terhadap permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum normatif (normative legal research), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statuta approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan historis (historical approach). Berdasarkan temuan penelitian didapatkan jawaban masalah. Pertama, makna rencana tata ruang wilayah sebagai suatu sistem kehidupan penyangga sistem ekologi hams dijaga dan dilestarikan agar dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 alinea keempat, yaitu negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, rencana Tata Ruang Wilayah dilihat dan perspektif teori hukum adalah belum berbasis pada keterpaduan dan keadilan ekologis karena pembangunan nasional lebih menekankan pada aspek pertumbuh an , pemerataan dan stabilitas serta pembangunan ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup pada akhirnya berdampak negatif pada lingkungan karena pada c'asarnya sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas. Ketiga, reformulasi pengaturan rencana tata ruang wilayah guna mewujudkan fungsi hukum sebagai instrumen pengaturan dan pengendalian tata ruang dalam konteks pembangunan nasional yang berbasis keterpaduan dan keadilan ekologis digunakannya konsep hukum sebagai sistem yang menggunakan prinsip partisipatoris, responsif, relasional kolektivitas dan humanis dengan mewujudkan asas keterpaduan yang bermakna bahwa penataaan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan yang mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan kesimpulan di atas dapat dikemukakan beberapa rekomendasi yang menunjang kerangka pemikiran dasar yang terdapat dalam penulisan ini, yaitu: 1. Perlu dilakukan perbaikan norma Pasal 33 ayat (1) dan (2) dalam UUPR agar pengaturan rencana tata ruang wilayah disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah yang berbasis keterpaduan dan keadilan ekologis dalam pembangunan nasional. 2. Hendaknya para legislator dalam penyusunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Penataan Ruang didasarkan kepada asas keterpaduan dan keadilan ekologis. 3. Perlu dilakukan Reformulasi hukum penataan ruang dengan menyusun atau merevisi dan menyempurnakan kebijakan penataan ruang berdasarkan prinsip relasional kolektivitas, prinsip partisipatif-responsif dan prinsip moralitas
English Abstract
-
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DIS/346.045/LAK/p/2017/061712093 |
| Uncontrolled Keywords: | REGIONAL PLANNING, REGIONAL PLANNING--LAW AND LEGISLATION, CITY PLANNING, SPACE (ARCHITECTURE) |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.045 Regional and local community planning |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 13 Aug 2019 03:08 |
| Last Modified: | 13 Aug 2019 03:08 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/171303 |
Actions (login required)
 |
View Item |