Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menjalankan Fungsi Advokasi Terhadap Pengungsi Luar Negeri (Studi Kasus: Rumah Detensi Imigrasi Surabaya)

Mutiara, Ikhe (2019) Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menjalankan Fungsi Advokasi Terhadap Pengungsi Luar Negeri (Studi Kasus: Rumah Detensi Imigrasi Surabaya). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Permasalahan pengungsi di Indonesia menjadi hal yang perlu diperhatikan, melihat semakin bertambahnya jumlah pengungsi dan pencari suaka yang berada di Indonesia. Negara transit yang berada di posisi yang strategis mengharuskan pemerintah Indonesia bertindak lebih dalam menghadapi persoalan ini, belum lagi Indonesia belum menandatangani konvensi 1951 tetapi didesak untuk cepat bertindak dalam menangani kepentingan hak-hak pengungsi. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam penanganan pengungsi dari luar negeri menjadi fokus utama dalam penelitian ini, dengan telah dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi seharusnya sudah bisa menjadi acuan pedoman dalam mengatasi permasalahan yang ada. Mengingat sebelumnya hanya berpedoman dengan UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam bentuk studi kasus dengan objek penelitian di Rumah Detensi Imigrasi Surabaya. Mengkaji kebijakan publik dan penanganan pengungsi melalui fungsi advokasi pemerintah Indonesia dengan menggunakan teori pengambilan keputusan Giovanni Sartori dan teori advokasi dari Roem Topatimasang dan Mansour Fakih serta teori sekuritasi migrasi oleh Philippe Bourbeau. Pemerintah Indonesia mengeluarkan tiga kebijakan dalam menjawab problematika tersebut. Pertama instrument hukum yang dikeluarkan hingga keluarnya Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016. Kedua, sikap atas ratifikasi Konvensi 1951 dan protokol 1967. Ketiga, kerjasama dengan UNHCR dan IOM. Ketergantungan pemerintah Indeonesia dengan LSM menjadi problematika yang harus dibahas mengingat sejak 15 Maret 2018 Australia berhenti mendanai IOM untuk penanganan pengungsi di Indonesia, hal tersebut sangat mempengaruhi stabilitas Indonesia dan penerimaannya terhadap konteks pengungsi.

English Abstract

The problem of refugees in Indonesia is a matter that needs to be considered, seeing the increasing number of refugees and asylum seekers in Indonesia. The transit country in a strategic position requires the Indonesian Government to act more in dealing with this problem, not to mention Indonesia has yet to sign the 1951 Convention but urged to quickly act in handling the interests of the rights of refugees. The Indonesian Government's policy on the handling of refugees from abroad became the main focus in this research, with the issuance of Presidential Regulation No. 125 of 2016 on the Treatment of Refugees and Asylum Seekers in Indonesia, signed by President Joko Widodo on 31 December 2016 should be a reference guideline for solving existing problems. Prior to the foregoing only guided by Indonesian Imigration Law No. 6 Of 2011 About Iimmigration. This research uses qualitative methods in the form of case studies with research objects at Surabaya Immigration Detention Center. Reviewing public policy and refugee handling through the advocacy function of the Indonesian government using Giovanni Sartori's decision making theory and advocacy theory from Roem Topatimasang and Mansour Fakih and the migration securitational theory by Philippe Bourbeau. The Indonesian government issued three policies in answering the problem. First legal instrument issued until the exit of Presidential Regulation No 125 of 2016. Secondly, the attitude of the ratification of the 1951 Convention and the 1967 Protocol. Third, cooperation with UNHCR and IOM. Indonesian government dependency with NGO’S is a problem that must be discussed since 15 March 2018 Australia ceased to fund IOM for the handling of refugees in Indonesia, it greatly affects Indonesia's stability and its acceptance of the refugee context.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FISIP/2019/427/051903852
Uncontrolled Keywords:	Pengungsi, Rudenim, IOM, UNHCR, Pemerintah Refugees, Rudenim, IOM, UNHCR, Government
Subjects:	300 Social sciences > 320 Political science (Politics and government) > 320.6 Policy making
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik
Depositing User:	Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited:	20 Jul 2020 07:25
Last Modified:	16 Jun 2022 02:48
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/170248

Text Ikhe Mutiara (2).pdf Download (4MB)

Actions (login required)

View Item