Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 Untuk Pembangunan Infrastruktur Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun

Purba, Tri Bernhard Leonardo (2019) Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 Untuk Pembangunan Infrastruktur Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan dana desa dalam upaya pembangunan tahun 2018 di Nagori Rambung Merah, yang sekaligus dilandasi oleh beberapa hal. Pertama berkaitan dengan penggunaan dana desa pada Nagori Rambung Merah, Kabupaten Simalungun, yang dari tahun anggaran 2016 hingga tahun anggaran 2018 hanya dialokasikan untuk pembangunan fisik berupa jalan dan drainase. Kedua, kebijakan pembangunan tersebut berbeda dengan prioritas penggunaan dana desa tahun 2018 yang dirumuskan dalam Permendes No.19/2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2018. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif, dimana metode kualitatif akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif sehingga memperoleh hasil secara mendalam dan detail. Mekanisme penentuan informan menggunakan purposive, dikarenakan fokus pembahasannya mengenai penggunaan dana desa untuk pembangunan fisik, yang tentunya kewenangan berada pada pemerintah desa yang sekaligus menjadi pelaku, sehingga peneliti dapat langsung memilih informan yang relevan. Oleh karena itu informan penelitian ini yakni pangulu, sekretaris nagori, maujana dan masyarakat Nagori Rambung Merah. Konsep anggaran dan politik anggaran dijadikan dasar serta pisau analisis penelitian ini Kemudian berkaitan dengan proses politik anggaran yang dinilai transaksional pada tahun 2016 dan tahun 2017. Terdapat penemuan terkait kedekatan pangulu dengan pengusaha bidang transportasi (angkutan umum), yang kemudian mempengaruhi proses perumusan kebijakan anggaran dan pembentukan program. Kendati demikian program yang menyertakan BUMDes untuk pengadaan transportasi umum pedesaan tidak jadi dirumuskan. Pada tahun 2018 justru sebaliknya, tidak ada perdebatan sama sekali terkait dengan perumusan anggaran nagori. Proses perumusan program pembangunan pun tidak banyak melibatkan masyarakat. Terkait dasar hukum, terdapat ketidaksesuaian antara aturan-aturan pada tatanan Peraturan Bupati, dengan Peraturan Perundangan diatasnya yang mengatur dana desa, khususnya mengenai prioritas penggunaan dana desa. Hal demikian menyebabkan kurang maksimalnya pembangunan pada tatanan nagori.

English Abstract

This research focuses on managing village funds in development efforts, which are also based on several things. The first relates to the use of village funds in Rambung MerahVillage, Simalungun Regency, which from the 2016 budget year to the fiscal year 2018 is only allocated for physical development in the form of roads and drainage. Second, the development policy differs from the priority of using village funds in 2018 which is formulated in the Village Minister Regulation No.19 / 2017 concerning the Priority of the Use of Village Funds for Fiscal Year 2018. Therefore this study focuses on managing village funds in development efforts. This research uses descriptive-qualitative method, where qualitative methods will produce descriptive data so that the results are in depth and detailed. The mechanism for determining informants uses purposive, because the focus of the discussion is on the use of village funds for physical development, which of course is the authority of the village government which is also the perpetrator, so that researchers can directly choose relevant informants. The concept of budget and budget politics is used as the basis and analysis knife of this study. Therefore the informants of this study were the village head, village secretary, village consultative institutions and Rambung Merah Village community. Then it relates to the political process of the budget which is considered transactional in 2016 and 2017. There are findings related to the closeness of pangulu with businessmen in the field of transportation (public transportation), which then influences the process of formulating budget policies and establishing programs. In the sense that there is no debate at all related to the formulation of the village budget. The process of formulating a development program did not involve the community much. Regarding the legal basis, there are discrepancies between the rules of the Regents Regulations, with the Regulations above which regulate village funds, especially regarding the priority of village funds. This causes a lack of maximum development in the village order.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FISIP/2019/416/051903740
Uncontrolled Keywords: Dana Desa, Pembangunan, dan Anggaran Village Funds, Development and Budget
Subjects: 300 Social sciences > 320 Political science (Politics and government) > 320.8 Local government
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik
Depositing User: Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited: 19 Oct 2020 04:00
Last Modified: 19 Oct 2020 04:00
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/170188
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item