Giovanni, Grayvito (2019) Proses Gerakan Sosial Di Dalam Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Jakarta Pasca Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) Hingga Terbentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini berusaha menjelaskan proses gerakan sosial yang dilakukan oleh perempuan penyandang disabilitas dalam Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Jakarta untuk mendapatkan hak mereka sebagai masyarakat. Perempuan penyandang disabilitas merasakan diskriminasi ganda, diskriminasi sebagai perempuan dengan posisi perempuan hanya sebagai “the second sex” dan diskriminasi sebagai penyandang disabilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis proses gerakan sosial perempuan penyandang disabilitas yang tergabung dalam HWDI Jakarta. Penelitian ini menggunakan teori mobilisasi sumberdaya milik Edwards dan McCarthy sebagai kerangka analisisnya, dalam konteks gerakan sosial paling tidak terdapat lima sumberdaya, yaitu: sumberdaya moral, kultural, organisasi-sosial, manusia, dan sumberdaya material. Mobilisasi sumberdaya sangat diperlukan dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mencapai tujuan gerakan sosial. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa setiap kegiatan atau aksi dalam gerakan sosial yang dilakukan perempuan penyandang disabilitas dalam HWDI sangat memerlukan sumberdaya dalam pergerakannya. Perempuan penyandang disabilitas mampu mengelola sumberdaya yang mereka miliki seperti kemampuan dari masing-masing individu, relasi antara organisasi disabilitas maupun non disabilitas, dan menggunakan sumberdaya material yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan gerakan sosialnya. Perempuan penyandang disabilitas bersama dengan organisasi disabilitas lainnya terus menerus mengingatkan pemerintahh agar segera mengesahkan draft RUU Penyandang Disabilitas, hingga akhirnya dengan waktu yang tidak singkat setelah pengesahan RUU tersebut pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas sebagai ketentuan hukum yang bisa dijadikan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas dan juga ketentuan-ketentuan baru yang lebih memudahkan para penyandang disabilitas dalam aksesibilitas mereka dalam kehidupan sehari-hari. Perjalanan perjuangan mereka untuk bebas dari diskriminasi tidak berhenti disini, karena masih ada banyak hal yang harus diperbaiki lagi.
English Abstract
This research attempts to explain the process of social movement that is undertaken by disabled women in the Indonesian Association of Disabled Women (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, HWDI) in order to obtain their rights as part of society. Disabled women experience double discrimination: discrimination as women where women is positioned only as “the second sex”, and discrimination as disabled people. The aim of this research is to describe and analyze the process of social movement of disabled women who are part of HWDI Jakarta. This research utilizes the theory of resource mobilization by Edwards and McCarthy as the framework of analysis. In the context of social movement, there are at least five types of resources: moral, cultural, social-organization, human, and material resources. The mobilization of resources is very much needed in the management of possessed resources in order to utilize them well to achieve the aims of social movement. It was found through the results of this research that each activity or action in the social movement carried out by disabled women of HWDI very much requires resources in its course. Disabled women are able to manage the resources they possess, such as the abilities of each individual and relationships among disabled and non-disabled organizations, and to utilize the material resources they possess according to the needs of their social movement. Disabled women, along with other disabled organizations, continued to remind the government to immediately finalize the draft of the bill on disabled people, for which after a long period of time, the bill was signed, and the government enacted Law Number 8 of Year 2016 on disabled people as a legal stipulation that could be used as legal protection for disabled people as well as new requirements that accommodate disabled people in their accessibility in everyday life. The course of their struggle to be free from discrimination does not end here, because there are still many things to be improved.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FISIP/2019/378/051903358 |
| Uncontrolled Keywords: | Diskriminasi, Perempuan Disabilitas, Gerakan sosial, Sumberdaya Discrimination, Disabled Women, Social Movement, Resources |
| Subjects: | 300 Social sciences > 305 Groups of people > 305.9 People by occupation and miscellaneous social statuses; people with disabilities and illnesses, gifted people |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Sosiologi |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 14 Jul 2020 15:25 |
| Last Modified: | 14 Jul 2020 15:25 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/170021 |
Actions (login required)
 |
View Item |