Al-Asy’arie, Mohammad Asadullah Hasan (2019) Larangan Pengalihan Atau Pembagian Kekayaan Yayasan Kepada Pembina, Pengawas, Dan Pengurus (Studi Implementasi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Pada Yayasan Sosial Ukhuwah Islamiyah, Yayasan Universitas Islam Malang, Dan Yayasan Perkumpulan Pengelola Pendidikan Umum Dan Tinggi Nasional Di Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada penelitian ini penulis mengangkat permasalah terkait penerapan dan implementasi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus yang menyangkut yayasan di Indonesia. Statud badan hukum yayasan yang memisahkan antara kekayaan pribadi dengan badan menjadi posisi yang cukup strategis bagi para pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memanfaatkan yayasan. Konsep badan hukum yang memisahkan harta kekayaan pribadi dengan badan hukum menjadi celah yang sering disalahgunakan. Selain itu, dinamika pengaturan hukum mengenai yayasan juga kurang responsif dalam menanggapi perkembangan yayasan di Indonesia, sehingga perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, seberapa efektif Undang-Undang Yayasan mampu menangani berbagai kasus yang menyangkut banyak yayasan di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana implementasi Pasal 5 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahaan Atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan pada yayasan bidang sosial pendidikan di Malang? Dan Apa saja hambatan dalam implementasi Pasal 5 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan? serta Apa solusi dari hambatan implementasi Pasal 5 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan? Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yang menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Kemudian Jenis Data Primer, dan Data Sekunder akan dikumpulkan dengan metode wawancara dan pengumpulan arsip, pembukuan, dan dokumen yayasan, serta data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mendapatkan jawaban, rumusan, dan solusi. Hasil penelitian ini adalah bahwa perubahan Undang-Undang Yayasan tidak serta memperbaiki kondisi yayasan yang menjadi objek penelitian. Pasal 5 Undang-Undang Yayasan yang menjadi pasal utama sebagai uji penerapan praktik pengalihan atau pembagian kekayaan kepada pembina, pengawas, dan pengurus yayasan, masih juga tidak dilaksanakan dengan sempurna oleh yayasan yang vi menjadi objek penelitian. Perubahan Undang-Undang Yayasan tidak dibarengi dengan kejelasan norma yang termuat dalam beberapa pasal yang mengalami perubahan. Pada tataran implementasi, yayasan masih mengalami kesulitan dalam melakukan tafsir atas Pasal 5 Undang-Undang Yayasan sehingga yayasan menjalankan praktik yang tidak sesuai dengan norma yang seharusnya. Selain itu, upaya penegakan hukum di bidang yayasan dalam penelitian ini juga dianalisis menggunakan teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto yang meliputi beberapa faktor, diantaranya : faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas penunjang, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Keseluruhan faktor tersebut masih mengalami dinamika yang kurang positif setelah dilakukannya penelitian ini, dan menunjukan hasil yang perlu untuk dievaluasi sehingga penegakan hukum di bidang yayasan dapat ditingkatkan. Penegakan hukum melalui pembenahan pada setiap faktornya juga diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang menyangkut banyak yayasan di Indonesia, terlebih keberadaan yayasan sebagai badan hukum penyelenggaran kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang notabene bersifat nirlaba.
English Abstract
In this study the author raised the issue related to the implementation and implementation of Article 5 of Act Number 28 of 2004 concerning Amendments to Law Number 16 of 2001 concerning Foundations. The choice of theme was motivated by the many cases involving foundations in Indonesia. The statute of a legal entity that separates personal wealth from the body becomes a strategic position for parties who are not responsible for utilizing the foundation. The concept of a legal entity that separates personal assets from legal entities is a gap that is often misused. In addition, the dynamics of legal arrangements regarding foundations are also less responsive in responding to the development of foundations in Indonesia, so further research is needed, how effective the Foundation Law is able to handle cases involving many foundations in Indonesia. Based on this background, the problem can be formulated as follows: How is the implementation of Article 5 of Law Number 28 Year 2004 concerning Amendment to Law Number 16 of 2001 concerning Foundations of foundations in the field of social education in Malang? And what are the obstacles in the implementation of Article 5 of Law Number 28 Year 2004 concerning Amendments to Law Number 16 Year 2001 concerning Foundations? and What is the solution to the obstacles to implementation of Article 5 of Law Number 28 Year 2004 concerning Amendments to Law Number 16 Year 2001 concerning Foundations? This research is an empirical type of juridical research that uses a sociological juridical approach. Then the Primary Data Types, and Secondary Data will be collected by interview method and archive collection, bookkeeping, and foundation documents, and the data are analyzed using qualitative descriptive methods to get answers, formulations, and solutions. The results of this study were that the changes to the Foundation Law did not improve the condition of the foundation which was the object of research. Article 5 of the Foundation Law which becomes the main article as a test of the application of the practice of transfer or distribution of wealth to the coaches, supervisors, and administrators of the foundation, is still not implemented properly by the foundation which is the object of research. Changes to the viii Foundation Law are not accompanied by clarity of norms contained in several articles that have changed. At the level of implementation, foundations still have difficulty in interpreting Article 5 of the Foundation Law so that the foundation practices that are not in accordance with the norms it should. In addition, law enforcement efforts in the field of foundation in this study were also analyzed using law enforcement theory by Soerjono Soekanto which included several factors, including: legal factors, law enforcement factors, supporting facilities and facilities, community factors, and cultural factors. All of these factors are still experiencing less positive dynamics after doing this research, and showing the results that need to be evaluated so that law enforcement in the field of foundation can be improved. Law enforcement through improvement in each of its factors is also expected to be able to solve various problems involving many foundations in Indonesia, especially the existence of a foundation as a legal entity organizing social, religious and humanitarian activities which in fact is non-profit.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/229/051903252 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.06 Organizations (Associations) > 346.064 Nonprofit organizations |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 30 Jun 2020 15:10 |
| Last Modified: | 30 Jun 2020 15:10 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169534 |
Actions (login required)
 |
View Item |